Dinamika Politik di Kota Malang Makin Dinamis, Beginilah Geliat Partai Politik Jelang Pilkada

 

Jurnalaktual.com – Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang menanggapi santai kemungkinan adanya poros besar dari enam partai politik di Kota Malang.
“Kami santai saja, kan itu juga belum pasti dan semua masih proses. Semua bisa saja terjadi atau berubah nanti,” ujar Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kota Malang, Arief Wahyudi.

 

Menurutnya, PKB juga terus menjalin komunikasi dengan Parpol lain selain yang sudah menyatakan diri memberikan dukungan kepada bakal calon dari PKB.

“Belum pasti semua, kami juga masih terus berkomunikasi. Dengan PDIP kami juga intens komunikasi, apalagi ada Pilgub. Berharap bisa linier dengan Pilgub,” imbuh Arief.

Arief menegaskan dinamika politik di Kota Malang menjelang Pilkada terus dinamis. Karena itu pula DPC PKB Kota Malang menggelar konsolidasi internal di Posko Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKB Kota Malang di Dinoyo, Minggu (17/12/2017) malam.

Konsolidasi internal itu diikuti oleh komponen PKB mulai dari tingkat ranting (DPRT/Dewan Pimpinan Ranting) sampai penguruc cabang (DPC/ Dewan Pimpinan Cabang) juga badan otonom. Arief menuturkan ada sekitar 300an orang yang bakal terlibat dalam konsolidasi itu.

“Konsolidasi menjelang Pilkada, langkah-langkah yang harus dipersiapkan, tentunya ada banyak hal yang akan dibicarakan. Isu-isu yang ada saat ini, juga arahan dari Ketua DPC Abah Anton (M Anton, Ketua DPC PKB Kota Malang yang juga Wali KOta Malang),” imbuh Arief.

Hingga 21 hari menjelang pendaftaran calon ke KPU Kota Malang, PKB belum menentukan koalisi resmi. DPP PKB juga belum menurunkan rekomendasi nama yang akan diusung dan didaftarkan ke KPU.

Tetapi di internal PKB Kota Malang mengusung nama M Anton sebagai bakal calon wali kota. Selain didukung oleh PKB, nama Anton juga mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Jika ketiga Parpol ini resmi berkoalisi maka terkumpul 10 suara. Koalisi ketiga Parpol ini sudah bisa mendaftarkan pasangan calon ke KPU Kota Malang. Anton sendiri telah memilih nama Syamsul Mahmud sebagai bakal calon pendampingnya.
pejabat dari enam Parpol pemilik kursi di DPRD Kota Malang berkumpul di Kantor DPD Golkar Kota Malang Jl Panglima Sudirman. Pertemuan petinggi Parpol tingkat kota ini membicarakan tentang Pilkada Kota Malang 2018. Mereka sedang menyamakan persepsi untuk menghadapi Pilkada.

Keenam Parpol itu adalah Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, Hanura, dan PPP. Pertemuan itu dihadiri antara lain oleh ketua Parpol, sekretaris, atau wakil ketua.

Tiga dari enam Parpol ini sudah menyatakan berkoalisi yakni Hanura, PAN, dan PPP. Mereka sepakat mengusung nama Ya’qud Ananda Gudban. Sedangkan di Golkar masih muncul nama Sofyan Edi Jawoko. Sementara itu, Gerindra dan Demokrat masih belum memunculkan figur.
Keenam Parpol ini diprediksi lebih dari 50 persen bakal menjalin koalisi menjadi sebuah poros besar. Jika poros besar ini terbentuk, maka mereka bakal menghadapi laju bakal calon wali kota petahan M Anton.

Sementara itu, dari PDIP Kota Malang masih belum menentukan sikap. “Terkait koalisi pun kami masih menunggu dari DPP. Kami tidak bisa hanya berbicara dengan tingkat cabang tetapi ternyata tidak disetujui oleh pusat. Kami menunggu instruksi dari pusat dulu,” ujar Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kota Malang I Made Rian DK.

Terdapat 10 Parpol pemilik kursi di DPRD Kota Malang. Arah politik dari ke-10 Parpol menjelang masa pendaftaran calon ke KPU mulai terlihat.

 

jika PDIP dan PKB berkoalisi, juga didukung oleh PKS dan Nasdem maka kemungkinan bakal ada dua poros di Piwali Kota Malang. Ini pun dengan catatan keenam Parpol di atas berkoalisi. Jadi kemungkinan ada dua poros. Tetapi jika PDIP yang memiliki 11 kursi di gedung dewan tidak berkoalisi dengan PKB, maka akan ada tiga poros.

“Sejauh ini kami terus menunggu karena bisa saja di deting-detik terakhir keputusan itu ada. Pastinya instruksi dari DPP, untuk PDIP harus mendaftarkan calon ke KPU pada 8 Januari 2018 secara serentak. Ini berlaku di 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018, baik Pilkada gubernur maupun bupati dan wali kota,” pungkas Made. (Suryamalang.com/ Rev)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *