Sambut Pilkada, HMI Malang Diskusikan Peran dan Independensi Media

 

Jurnalaktual.com -Jelang Pilkada Kota Malang 2018 mendatang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menggelar Dialog Pers dengan mengusung tema Partisipasi Aktif Media Massa Menuju Pilkada Kota Malang 2018 yang Berintegritas.

Berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang.puluhan anggota dan pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Malang melakukan diskusi dengan beberapa pimpinan media massa lokal serta Ketua KPU Kota Malang Zaenudin.

Zaenudin mengungkapkan, pers mahasiswa sebenarnya memiliki peluang untuk ambil bagian dalam ‘menjaga’ keseimbangan pemberitaan selama masa pilkada. “Lembaga pers mahasiswa ini tidak memiliki ikatan khusus dengan perusahaan. Jauh lebih bisa independen dan mengambil peran sebagai penopang pers mainstream,” ujar Zaenudin.

Dia mengungkapkan, dalam peraturan terbaru yang ditetapkan KPU pusat, pemberitaan media massa bagi calon yang bertarung di pilkada bakal dibatasi. “Regulasi dari KPU RI, tidak ada iklan sejak ditetapkan pasangan calon 12 Februari mendatang. Nantinya, iklan kampanye di media massa akan melalui KPU,” terangnya.

Direktur Utama LAPMI HMI Malang Ahmad Irso Kubangun mengatakan, KPU dan perusahaan pers memiliki pengaruh besar pada pilkada serentak 2018 mendatang. Dengan media yang menjaga independensinya, diharapkan pilkada dapat berjalan secara demokratis dan transparan.

“Kegiatan ini tidak hanya membahas kinerja KPU menjelang pilkada serentak, khususnya di Kota Malang. Tapi juga perlu melihat cara media massa bekerja dan menyampaikan pesan edukatif kepada masyarakat berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No 40 Tahun 1999,” ucapnya.

Sebagaimana terdapat seruan bersama antara Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada pemilu 2014 yang lalu, menurut Zaenudin, kegiatan ini mengacu pada beberapa poin yang diserukan kepada perusahaan pers agar tetap independen dan bersifat objektif. “Kami berharap media-media di Kota Malang ini bisa menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu,” tambahnya.

Selain itu, pers harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial secara profesional. Pers juga dituntut bersikap adil dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu dan transparan. “Perusahaan pers harus tegas menjaga pagar api dengan memisahkan ruang redaksi dan ruang bisnis,” pungkasnya. (Malangtimes.com/Rev)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *