Kirim Surat ke Jokowi, Aliansi PTKP HMI Malang Bela Aktivis Korban Kriminalisasi

 

Jurnalaktual.com – Aliansi Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan Himpunan Mahasiswa Islam (PTKP HMI) Cabang Malang yang di koordinir oleh Rheza Aditya mengirim surat kepada Presiden Jokowi, (1/1/2018).

 

Berikut isi suratnya:

 

Melalui surat ini kami meminta Bapak Presiden untuk segera bertindak dan tidak melakukan pembiaran atas kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup, Joko Prianto, warga Rembang yang memperjuangkan ruang hidup dan demi lingkungan hidupnya di Kendeng.

 

Beliau pernah Bapak temui di Istana Negara beberapa kali bersama warga dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kedeng (JMPPK) Jawa Tengah.

 

Saat ini, atas dasar laporan Yudi Taqdir Burhan, Kuasa Hukum Direksi PT. Semen Indonesia, Polda Jawa Tengah akan melimpahkan berkas Joko Prianto pada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam pelimpahan tahap II pada 28 Desember 2017 (Surat Panggilan nomor S.Pgl/945/XII/2017/Reskrimun).

 

Tindakan Polda Jawa Tengah tersebut jelas merupakan sebentuk kriminalisasi terhadap aktivis pejuang lingkungan hidup di Kendeng.

 

Namun Saat ini belum cukup kongkalikong antara pemerintah pengusaha dan mereka yang disebut sebagai penegak hukum menjadi tembok tebal yang harus kita hadapi.

 

Bagaimana tidak? warga yang sudah melaporkan berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia tidak pernah ditanggapi. Jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng telah melaporkan kegiatan ilegal pada 8 Februari 2017.

 

Namun realitanya Polda Jateng tidak menindak lanjuti hal tersebut. Padahal pasca keputusan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 99 PK/TUN/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap PT SI tetap melakukan kegiatan usahanya yang dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal.

 

Dasar laporan itu adalah ketentuan pidana pada pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 

Laporan lain yang belum ditindak lanjuti oleh Polda Jateng dan Polres Rembang adalah laporan pada tanggal 10 Februari 2017 terkait tindakan perusakan dan pembakaran aset milik masyarakat penolak pabrik semen di Kab. Rembang berupa tenda, musollah beserta segala isinya.

 

Maka kami aliansi HMI PTKP Malang Menuntut :

 

1. Hentikan Kriminalisasi Joko Prianto, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 66, “Bahwa Setiap Individu maupun kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat digugat pidana maupun perdata”.

 

2. Jokowi selaku Presiden agar bersikap tegas kepada Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang telah melakukan tindakan melawan hukum serta mengintruksikan kepada Ganjar dengan secara tegas agar segera menghentikan pendirian pabrik semen sesuai putusan MA.

 

3. Pemerintah harus tegas menegakkann hukum yang benar dan tidak pro kepada kaum pemodal

 

4. Polda Jateng dan Polres Rembang harus menindaklanjuti secara tegas semua laporan dari masyarakat dalam hal ini kasus perusakan dan pembakaran aset masyarakat berupa tenda, musollah beserta isinya.

 

Salam Kendeng !!

 

 

Rheza Aditya

(Korlap)

 

Reporter: Dena Setya

Editor: Mey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *