KPK Getol Soroti Proyek PL

Malang-KIA. Proyek negara dengan sistem Penunjukan Langsung (PL), Pengadaan Langsung rawan dibuat sebagai ajang “bagi-bagi” orang terdekat penguasa. Menunjuk orang terdekat meski kurang berkompeten, dinilai sudah menjadi rahasia umum. Proyek PL dinilai sebagai upaya balas budi kepada tim sukses, dibagikan kepada CV keluarga terdekat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan termasuk dibagikan untuk oknum penegak hukum. Dugaan ini muncul dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur,dan Lembaga Investigation Corruption National Republik Indonesia (ICON-RI) menanggapi keberadaan proyek fisik yang baru beberapa bulan dibangun tetapi sudah rusak, salah satu contohnya, adalah proyek Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Wandanpuroi Kec. Bululawang, yang sudah mengalami kerusakan dan terkesan pekerjaan ini diekrjakan secara asal-asalan alias asal jadi.

Ramot Batubara, SH, S.Sos, Ketua Umum lembaga ICON RI mengatakan, “Pemberantasan korupsi pengadaan barang dan jasa membutuhkan komitmen anti korupsi yang kuat dari pemimpin daerah. Tidak mentoleransi uang haram di sekitarnya,” berkarya dan ayo kerjo ” jelasnya kepada wartawan. Dia berharap, masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan secara langsung proyek fisik yang dilakukan di lingkungan mereka. Apabila ada yang tidak beres di pengerjaan, masyarakat diminta untuk berani melaporkan kepada yang berwenang. “Bupati harus berani membuat kebijakan pengumuman proyek dengan menempelkan RAB beserta gambar di papan proyek di masing-masing SKPD dan juga dilokasi proyek yang sedang dikerjakan, ”harapnya.

Sekedar diketahui dan berdasarkan data yang kami peroleh dalam periode tahun anggaran 2017 lalu dinas kesehatan kabupaten Malang menggunakan uang rakyat sebesar kurang lebih Rp.160.198 milyar yang bersumber dari APBD, dan khusus untuk metode pemilihan penyedia di paket PL pengadaan langsung sebanyak 151 paket yang tersebar di berbagai titik lokasi pekerjaan baik di pekerjaan fisik rehabilitasi maupun pengadaan/pemeliharaan peralatan maupun pengawasan supervisi serta perencanaan dengan total anggaran sebesar kurang lebih Rp.14.418.189.183 milyar, belum lagi dengan rincian di pekerjaan dengan metode pemilihan penyedia lelang umum (dua belas) 12 paket sebesar kurang lebih Rp.15 milyar dan E-Purchasing dengan (sembilan) 9 paket pekerjaan sebesar kurang lebih Rp.34 milyar serta penggunaan anggaran dibeberapa paket juga seperti dalam metode swakelola dinas kesehatan kabupaten Malang ini, ”ungkapnya.

Selain proyek pengadaan langsung, dia sempat menyinggung beberapa kasus korupsi ditingkat kepala desa. Salah satu yang menjadi sorotan kami adalah korupsi anggaran desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa, baik dalam penggunaan anggaran dana desa ( ADD/DD ) maupun dana desa serta program pemerintah dipengurusan sertifikat pada Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ini, tandas bung Ramot sapaan akrap aktivis yang getol menyoroti penggunaan anggaran APBN maupun APBD selama ini.  Lebih lanjut bung Ramot mengatakan “seiring pengamatan dan pengawasan kami selama ini, bahwa korupsi dulu banyak terjadi di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, namun sekarang korupsi juga terjadi di berbagai sektor desa seiring dengan masuknya aliran dana ke desa, jelasnya.

Demikian juga dikatakan divisi advokasi FITRA Jatim, Miftahul Huda, bahwa saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti banyaknya proyek pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung. Diberbagai daerah seuruh Indonesia, bukan hanya penggunaan anggaran yang besar dan ataupun milyaran yang disoroti namun proyek semcam ini juga yakni di PL juga telah menjadi sorotan utama, karena pemecahan-pemecahan anggaran diproyek penunjukan langsung dan pengadaan langsung rentan dengan permainan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, jelasnya kepada wartawan beberapa saat lalu. Dilain pihak Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Maruli Tua di satu kesempatan menagatakan, “Kita melihat pengadaan langsung menjadi tren, karena rata-rata di seluruh instansi melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan langsung,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menyebutkan, berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, ada ribuan paket pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah di berbagai instansi yang dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa melalui proses lelang.. “Banyaknya pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung ini cukup rawan penyimpangan,” Meskipun, lanjut dia, dalam pengadaan langsung belum dapat dipastikan bakal terjadi tindak pidana korupsi. Namun, paket-paket pengadaan langsung dengan nilai pengadaan di bawah Rp 200 juta harus diawasi, ”tandas Maruli. KPK menilai metode ini patut diwaspadai sebagai sebuah modus bagi-bagi proyek dan pemecahan paket untuk menghindari lelang serta paket titipan dari pihak-pihak tertentu.

“Kalau ada pengaturan seperti ini potensi penyimpangan sangat besar sekali, karena dalam prosesnya nanti ada fee proyek, pemotongan, akhirnya yang terjadi bisa mark up atau penurunan spek serta kualitas, “kata Maruli. Ia menegaskan, KPK selain memiliki fungsi penindakan, juga memiliki fungsi penting lain yakni, koordinasi, supervisi, pencegahan dan monitoring. Adapun penindakan merupakan langkah terakhir karena berbagai bentuk pencegahan harus diutamakan. Dengan demikian “Apabila ada di daerah-daerah dalam pelaksanaan barang dan jasa terjadi pemotongan berdahara, mark up dan penurunan spek atau kualitas serta bentuk penyimpangan lainnya. Maka hentikan sekarang. Kami tegas, kalau tidak dihentikan maka resiko tanggung sendiri karena informasi sudah kami sampaikan lebih dulu,” jelas Maruli. ism

red-aksi

Ramot Batubara, S.H, S.Sos adalah Pendiri/Direktur Utama/CEO Jurnal Aktual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *