Daftar Pemilihan Dari Perspektif Hukum

Oleh: Gunarko-PPK Kecamatan Tambun Selatan

 

Seringkali gugatan-gugatan di mahkamah konstitusi yang ada bukan pada hasil dari pemilihan pemilu, namun lebih kepada proses penyelenggaraan pemilihan. Perselisihan Hasil Pemilihan dimana data-data perolehan suara sudah diadministrasikan secara tertib dan akuntabel, seringkali membuat gugatan PHPU tidak berhasil. Maka penggugat pada umumnya lebih memilih proses tahapan sebagai pintu masuknya. Jimly Asshiddiqie,  Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konpress, Jakarta, 2005. hlm 335. Menyebutkan penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut. Dalam konteks ini masyarakat dapat berperan aktif dalam monitoring daftar pemilih.

Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan klasik. Hal ini membuktikan bahwa beberapa persoalan daftar pemilih sejauh ini belum menemukan solusi yang tepat. Persoalan daftar pemilih ternyata memiliki implikasi cukup besar, tidak hanya pada hak konstitusional warga, tetapi juga penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan surat suara. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DP4 dan Daftar Pemilih dari pemilu atau pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten / Kota  dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Masalah yang sering kali muncul pada tahapan ini di antaranya adalah petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Selain itu, petugas pemuktahiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT. Mungkinkah PPDP melakukan semua itu, sedangkan pada tahapan pemuktahiran daftar pemilih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 177 menyebut bagi siapa saja yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, mengenai diri sendiri atau orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3 juta dan paling banyak Rp 12 juta.

Pada saat PPDP melakukan pencocokan dan penelitian dengan sensus door to door, beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret. Namun, pada saat penetapan data pemilih sementara (DPS), data itu muncul kembali lagi untuk dilakukan perbaikan. Beberapa kasus tersebut tentunya menjadi salah satu tantangan cukup berat pada pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

 

Memahami Daftar Pemilih

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi antara lain: menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU, serta memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Makna pasal tersebut KPU memutakhirkan data pemilih berdasarkan demografi penduduk ( meninggal , pindah domisili, perubahan status, pemilih pemula).

Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 menyebutkan bahwa KPU melakukan pencocokan dan penelitian terhadap DP4 dari Kementerian Dalam Negeri dengan DPT Pemilu terakhir untuk menjadi data Pemilih. Data Pemilih tersebut selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan Pemutakhiran Data Pemilih. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih. Daftar Pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.

Syarat pemilih menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) adalah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik (e-KTP), dalam hal pemilih tidak belum memiliki e-KTP dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat serta tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri.

Pengalaman dalam Pemilu selama ini, kritik dan keberatan dari pihak-pihak seperti Bawaslu/Panwaslu dan Peserta Pemilu terhadap Daftar Pemilih seringkali dilakukan setelah DPT telah ditetapkan. Padahal, DPS dan Daftar Pemilih Tambahan telah diberikan dan diumumkan sebelumnya untuk mendapatkan tanggapan. Menurut Pasal 40 Ayat (5)  UU no 8 Tahun 2012 yang berbunyi “Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus.

”Namun hal yang sering terjadi adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT biasanya menjadi enggan untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) meski mereka tetap bisa datang ke TPS dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan.

 

Memahami DPT, DPPH dan DPTB

Ada tiga kategori daftar pemilih, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Apa Perbedaannya?. DPT adalah daftar pemilih yang memiliki hak pilih dan sudah terdata oleh KPU. Pemilih kategori ini akan mendapatkan surat pemberitahuan untuk memilih atau C6. Pasal 40 Ayat (2)  UU no 8 Tahun 2012 yang berbunyi, ”Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 Ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. ”Jika ada masyarakat yang dimaksud dalam pasal ini tidak terdaftar dalam DPT dapat segera mendaftarkan diri. Kategori kedua DPPh, yaitu para pemilih yang sebenarnya sudah terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS berbeda. Biasanya mereka yang di rumah sakit dan orang-orang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, sehingga tidak memungkinkan memilih di lokasi TPS di mana mereka tinggal.

Daftar Pemilih Tambahan,  selanjutnya di singkat DPTb, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang di layani menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan Identitas Lain.

Pasal 149 ayat (1) yang berbunyi, “yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

  1. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan.
  2. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, dan
  3. Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan,

”Pasal 150 ayat (1) yang berbunyi“Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor. ”Melihat paparan di atas, bahwa partisipasi pemilih dalam hak memilih sudah diatur oleh undang undang, namun demikian, untuk melaksanakan kewajiban serta untuk mencegah dan menghindari peluang pelanggaran hukum maka sebaiknya pelibatan pihak-pihak lain  ( bawaslu/ panwaslu, tim sukses , partai politik dan para stakholder ) dilakukan dalam semua tahapan pemutakhiran data pemilih hingga penetapan DPT di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten /Kota dan KPU Provinsi. den

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *