Mendagri Tidak Jamin 40 Anggota Baru DPRD Kota Malang Yang Baru Dilantik Bebas Korupsi

Jurnalaktual.com –Malang Kota: Pelantikan 40 anggota baru DPRD Kota Malang berjalan sesuai agenda. Meski demikian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak menjamin anggota-anggota dewan pengganti itu bakal bebas korupsi alias tidak mengulangi perbuatan para mantan anggota yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Malang Masa Keanggotaan 2014-2019 di gedung dewan, hari ini (10/9/2018). Dalam agenda tersebut, turut hadir Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan jajaran pejabat Pemprov Jatim.

Terkait jaminan apakah anggota dewan yang baru tidak melakukan korupsi, Tjahjo menilai jika semuanya tergantung pribadi dan kesadaran masing-masing anggota dewan. Sebab, sistem, pengawasan, dan upaya pencegahan korupsi telah berjalan dengan baik. “Itu kembali ke masing-masing. Semua kembali pada kita semua, mari saling mengingatkan,” ujarnya. “Yang terpenting, pahami area rawan korupsi. Jika terjadi lagi kasus korupsi, tentu akan merugikan banyak pihak,” tambahnya.

Area rawan yang dimaksud, lanjut Tjahjo, yakni menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, retribusi, pajak, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. “Ini harus dipahami anggota dewan yang merupakan mitra sejajar pemda. Saling mengisi, mengawasi, dan sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah,” terangnya.

Menurut dia, langkah partai politik (parpol) untuk melakukan percepatan PAW dengan difasilitsi pemerintah kota dan pemerintah provinsi merupakan langkah yang tepat. Sebab, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, pengambilan keputusan terkait kondisi yang terjadi di Kota Malang harus dilakukan.

“Ini sejarah baru, karena pertama terjadi dalam sebuah lembaga. Hampir seluruh anggota DPRD menjadi tersangka, sehingga untuk melakukan fungsi legislatif tidak memenuhi kuorum,” sebutnya.

Tjahjo menambahkan, atas nama pemerintah pusat menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim yang dengan cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi dengan parpol, KPU, Bawaslu, dan Forkopimda, sehinggab pelantikan 40 anggota DRPD Kota Malang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penyelamatan roda pemerintahan di kota pendidikan pasca penetapan 41 tersangka anggota DPRD akibat kasus korupsi.

Dia juga berpesan agar seluruh alat perangkat kedewanan harus segera dibentuk. Misalnya badan musyawarah (banmus), badan anggaran (banggar), perwakilan komisi, dan lain-lain. Apalagi, saat ini pemkot tengah ditarget untuk menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2018 dan APBD Kota Malang 2019. “Pada 15 Desember, pembahasan APBD 2019 sudah harus selesai, jangan sampai terganggu dengan kasus yang menimpa 41 anggota DPRD Kota Malang,” tegasnya.

Kehadiran Tjahjo dalam agenda tersebut merupakan upaya untuk memastikan proses pelantikan berjalan dengan baik. Selain itu, hadir Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono dan tuan rumah, yakni Plt Ketua DPRD Kota Malang Abdurrochman dan Plt Wali Kota Malang Sutiaji. (Jurnal red)

red-aksi

Ramot Batubara, S.H, S.Sos adalah Pendiri/Direktur Utama/CEO Jurnal Aktual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *