Ketua LSM ICON-RI: Jika Terjadi Intimidasi Terhadap Wartawan Laporkan ke Aparat Hukum

Malang-JA. Pembangunan Infrastruktur di wilayah Kabupaten Malang yang sumber dananya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih ada sebagian pekerjaan yang tidak sesuai spek atau kontrak. Sehingga sebagian kontraktor atau rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengurangi volume pekerjaannya. Dengan pengurangan volume pekerjaan tentunya berdampak kualitas pekerjaan/bangunannya tidak berkualitas atau hasilnya buruk. Sehingga dengan kualitas pekerjaannya buruk itu, tentunya menimbulkan masalah. Sedangkan dari masalah tersebut, beberapa wartawan telah mengungkap kecurangan yang dilakukan rekanan atau kontraktor serta pejabat terkait. Namun, ketika kecurangannya diungkap di wartawan dengan menulisnya sebagai penyampai kontrol sosial mendapatkan INTIMIDASI (ancamanred) dari salah satu oknum ketua organinasi masyarakat (ORMAS).

 

Hal ini dibenarkan dan dialami oleh salah satu wartawan media online yang namanya minta diinisialkan yakni BS, Rabu (20/11/19). Kepada wartawan, ia mengungkapkan jika dirinya mendapatkan intimidasi namun tidak langsung menghubungi saya, tapi melalui rekan sesama wartawan. Sedangkan ancaman itu dari salah satu oknum ketua ormas di Kabupaten Malang, dan dirinya tidak boleh menulis berita tentang proyek yang dikerjakan oleh IAN rekanan Pemkab Malang. ”Jika tidak bisa diberitahu secara lisan, maka oknum ketua ormas itu akan turun langsung untuk menemui saya, ”kata BS yang disampaikan rekan. Menurutnya, memang selama ini sebagian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Malang, ketika mendapatkan kritikan terkait proyek yang dikerjakan diduga pekerjaaanya tidak sesuasi spek, maka mereka minta tolong kepada oknum ketua ormas tersebut agar untuk menghentikan pemberitaan di media.

Selama ini juga, oknum ketua ormas itu, memang sangat dekat dengan Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Malang, serta juga sangat dekat dengan kontraktor-kontraktor besar yang selama ini sebagai rekanan Pemkab Malang. ”Saya akan bagikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kepada rekan-rekan wartawan lainnya sebagai dasar untuk penulisan berita terkait adanya dugaan pelanggaran dalam mengerjakan proyek yang dikerjakan oleh rekanan Pemkab Malang, ”tegas BS. Dia juga menyampaikan, dugaan PELANGGARAN yang dilakukan oleh rekanan Pemkab Malang, diantaranya pembangunan jalan beton, pengaspalan, dan selokan air. Sedangkan dari beberapa pekerjaan itu, rata-rata mereka mengurangi volume. Sehingga dengan mengurangi volume, maka hal itu juga akan mengurangi kekuatan bangunan. Salah satu contohnya, pembangunan jalan beton sepanjang 350 meter dengan anggaran Rp 1 miliar, di wilayah Malang Selatan, ketinggiannya tidak sampai 20 centimeter (cm).

”Disamping itu juga ada dugaan kerangka besi tidak sesuai dengan ukuran, serta dasar tanahnya tidak diberi pasir dan plastik. Padahal, untuk membangun jalan beton itu semua harus dipenuhi. Dan ironisnya lagi, untuk penahan kerangka besi tidak menggunakan penyanggan besi tapi mengunakan batu, ”ungkap BS. Secara terpisah, Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang-Cahyono mengatakan, ”jika wartawan yang melakukan peliputan dan penulisan berita terkait mengungkapan dugaan adanya pelanggaran pekerjaan proyek APBD diintimidasi, maka akan terkena sanksi Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan juga akan dikenakan sanksi pidana, ”ujar Cahyono. Dia menambahkan, ”jika dalam intimidasi itu mengganggu baik secara pribadi maupun institusi media yang diikutinya maka saya sarankan untuk melaporkannya kepada pihak KEPOLISIAN dan bila terbukti melakukan intimidasi atau ancaman maka dapat diproses secara hukum, ”tegasnya.

Sidak Lokasi: Ramot Batu Bara SH-Ketua LSM ICON-RI

Sementara itu Ramot Batu Bara SH-Ketua LSM ICON-RI menyampaikan, ”kami siap mengkritisi semua kinerja SKPD khususnya wilayah Malang Raya terhadap tanggung jawab penggunaan anggaran di tiap tiap Dinas atau SKPD, hal ini kami lakukan guna menciptakan ketransparansian penggunaan anggarannya, terutama khusus dalam penggunaan anggaran bidang insfrastruktur, karena sangat rentan dengan kebocoran dalam penggunaan anggaran, ”tandasnya. Ramot menambahkan, ”jika diperlukan kami akan segera bentuk tim INVESTIGASI untuk melakukan pengawasan di semua titik lokasi proyek insfrastruktur tersebut yang kami DUGA DIBEKENGI oleh oknum ORMAS di wilayah Kabupaten Malang sebab sebentar lagi tentunya semua proyek akan dilakukan PHO (serah terima ) hal ini wajib kita lakukan sesuai dengan TUPOKSI  kita sebgai lembaga sosial masyarakat dalam melakukan kontrol sosial, ”pungkas Bang  Ramot nama panggilan akrabnya saat di temui di kantor Sekretariat DPP LSM ICON-RI Kabupaten Malang, 22/11/19. mec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *