Sayap Demokrat, BMI sebut RUH Cilaka Menghisap Buruh

 

Jakarta-JA. Pembahasan RUU Cipta kerja terus masih dibahasa ditengah pedemi covid 19 dan gencar –gencarnya penolakan dari berbagai kalangan masyarakat khusunya para buruh. Banyak alasan buruh/pekerja dan masyarakat menolak RUU Ciptak Kerja tersebut. SEKETARIS Departemen advokasi DPN Bintang Muda Indonesia Dedi Ali menyebut bahwa penolakan atas RUU Ciptaka kerja juga dilakukan oleh Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan. Seperti diketahui Syarief Hasan kembali menyampaikan penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Menurutnya, Pemerintah sudah seharusnya menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu. Sebab, RUU ini ditolak oleh semua buruh dan elemen masyarakat lainnya

Bahwa penolan-penolakan dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law),berkaitan dengan subtansi diantaranya, menilai RUU Cipta Kerja yang tidak pro terhadap rakyat. Misalnya, hilangnya ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebab Pasal 88C ayat (2) hanya mengatur Upah Minimum Provinsi (UMP).

RUU Cipta Kerja juga membuat aturan pesangon yang kualitasnya menurun dan tanpa kepastian. Nilai pesangon bagi pekerja yang terkena PHK menurun karena pemerintah menganggap aturan yang lama tidak implementatif.
RUU ini akan semakin mempermudah perusahaan untuk melakukan PHK karena uang pesangonnya lebih kecil
Bahwa dalam RUU Cipta kerja dihilangkannya sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan. Omnibus law menggunakan basis hukum administratif, sehingga para pengusaha yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi berupa denda.
Selain itu, RUU ini juga akan membuat karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap, PHK juga akan semakin dipermudah. Serta hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.

Seketaris Departemen advokasi BMI pun memberi dukungan pada langkah partainya “Kami Bintang Muda Indonesia (BMI), menekankan bahwa upaya penolakan yang ada sekarang harus dijadikan masukan berharga dan dengan adanya suara penolakan juga, seperti dari Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menandakan bahwa ada respon legislatif dan bagian dari upaya kepekaan MPR RI/ anggota DPR terhadap aspirasi elemen masyarakat atas penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja .”ujar Dedi Ali
Bintang Muda Indonesia (BMI) juga menyatakan, penolakan tersebut penting dimana bahwa harapan dan demokratisasi di Indonesia masih pada jalurnya artinya ini menandakan “ bahwa parlemen masih berperan sebagai kekuatan check and balances dari pemerintah sebagai presentasi suara rakyat”tegas Dedi Ali, saat ditemui di gedung MPR-RI Jakarta,27/07/20. mas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *