Mahfudz Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB Kritisi Pemkot Surabaya Jelang Pilwali 2020

Surabaya, Jurnal Aktual.com – Mahfudz anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB kritisi Pemerintah Kota Surabaya menjelang Pilwali 2020.Mahfud menyampaikan ,Pemkot Surabaya sebagai lembaga eksekutif di Kota Surabaya harus menjalankan amanah rakyat sebaik-baiknya. terutama dalam realisasi anggaran untuk warga.

APBD Surabaya yang lumayan besar harus benar-benar untuk rakyat. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan lain, apalagi terkait dengan politik.

“Surabaya masih dilanda pandemi Covid-19. sehingga diharapkan dana anggaran APBD Kota Surabaya dapat dipergunakan guna keperluan Covid-19. Mulai dari kesehatan, ekonomi, terutama kesejahteraan rakyat” jelasnya.

Politisi milenial itu menambahkan , ditengarai ada kemungkinan Pemkot Surabaya menyalahgunakan APBD Surabaya untuk kepentingan politik, terutama untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang akan berkompetisi di Pilwali 2020.

“Saat ini sudah ada potensi itu. ketika tadi ada rapat komisi B, lalu ada bahasan akan ada bantuan untuk UMKM, lalu Dinas Infokom mulai mendata kelompok masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang akan dibiayai Pemkot, lalu Dispora meminta data pengurus Karang Taruna Surabaya, Dinas Sosial meminta data pengurus tempat ibadah lengkap dengan nama, alamat, dan NIK mereka. Ini bahaya bagi saya, sudah ada indikasi,” ungkap ketua Garda Bangsa Surabaya tersebut.
20 Sept 2020, 14:05:23
Politik
20 September 2020 | dibaca: 414 Kali
Diduga Ditunggangi Kepentingan Politik, Dewan Terus Soroti APBD Surabaya Jelang Pilwali 2020
noeh21

SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Surabaya- DPRD Kota Surabaya kritisi Pemerintah Kota Surabaya. Hal itu dilakukan guna menjaga stabilitas politik dan demokrasi menjelang Pilwali 2020, agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemkot Surabaya sebagai lembaga eksekutif di Kota Surabaya harus menjalankan amanah rakyat sebaik-baiknya. Utamanya dalam realisasi anggaran untuk warga, tutur Mahfudz.

“Saat ini Surabaya masih dilanda pandemi Covid-19. Maka dari itu diharapkan dana anggaran APBD Kota Surabaya dapat dipergunakan guna keperluan Covid-19. Mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga kesejahteraan rakyat” ujar Mahfudz.

“APBD Surabaya itu lumayan besar. Jadi harus benar-benar untuk rakyat. Jangan digunakan untuk hal lain, apalagi terkait dengan politik. Fokus saja dulu di Covid-19 ini,” imbuhnya, Rabu (16/19/2020).

Kritikan yang disampaikan Mahfudz terhadap Pemkot Surabaya bukan isapan jempol belaka. Saat ini di tengah pandemi Covid-19, Surabaya akan melakukan gelar pemilu serentak, yakni Pilwali Kota Surabaya pada 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Mahfudz, saat ini ditengarai ada kemungkinan Pemkot Surabaya menyalahgunakan APBD Surabaya untuk kepentingan politik, utamanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang akan berkompetisi di Pilwali 2020.

“Saat ini sudah ada potensi itu. ketika tadi ada rapat komisi B, lalu ada bahasan akan ada bantuan untuk UMKM, lalu Dinas Infokom mulai mendata kelompok masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang akan dibiayai Pemkot, lalu Dispora meminta data pengurus Karang Taruna Surabaya, Dinas Sosial meminta data pengurus tempat ibadah lengkap dengan nama, alamat, dan NIK mereka. Ini bahaya bagi saya, sudah ada indikasi,” tutur Mahfudz Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PKB.

Menurut Mahfudz, adanya rencana dinas-dinas di Pemkot melakukan pendataan itu adalah salah satu langkah yang berbahaya. Sebab saat ini, sedang masa politik. Maka dari itu, ia berharap Pemkot Surabaya untuk menunda pemberian bantuan-bantuan tersebut.

“Kita sudah tahu lah arahnya mau ke siapa. Ini kan bahaya menurut saya. Jadi tolong Pemkot untuk hentikan atau tunda dulu rencana pemberian bantuan semuanya itu, sampai kontestasi ini selesai. Baru nanti setelah pilwali, silahkan berikan bantuan ke masyarakat,” tuturnya.

Mahfudz mengaku bingung dengan kebijakan Pemkot Surabaya. Ia mengatakan jika pandemi Covid-19 ini sudah ada sejak bulan Maret 2020. Tapi mengapa realisasi bantuan mulai masif diberikan saat ini, di masa jelang Pilwali 2020..

“KOQ Aneh , kemarin-kemarin itu kemana saja? Apa nggak ada uangnya? Kok aneh baru sekarang ada uangnya. APBD itu dana rakyat, jadi kembalikan ke rakyat sesuai dengan aturan dan keinginan rakyat. Jangan ditungganggi masa politik seperti ini,” ungkapnya.

Ia mengatakan, jika Pemkot ngotot untuk melaksanakan dan merealisasikan rencana pemberian bantuan di tengah masa politik seperti ini, apalagi jika disusupi untuk memenangkan salah satu paslon. Maka ia atas nama fraksi, akan melaporkan Pemkot Surabaya ke pihak yang berwajib.

“Kita tidak akan segan melaporkan ke penegak hukum. Mulai dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Kami akan benar-benar mengawasi di lapangan. Semua elemen yang kami punya akan mengawasi APBD ini jangan sampai ditunggangi kepentingan politik,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *