Home / POLRI

Patroli Jaga Jakarta Jaga Priok di Pelabuhan Sambil Bagikan Masker

Redaksi Jurnal Aktual - Jurnalis

Senin, 7 September 2026 - 11:15 WIB

URL berhasil dicopy

Jakarta Utara – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar patroli cipta kondisi (cipkon) Skala Besar bersama TNI dan Stakeholder sekaligus membagikan masker kepada masyarakat pelabuhan yang beraktivitas pada malam hari. Pembagian Masker ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian Polri menyikapi dampak letusan Gunung anak Gunung Krakatau yang menyebarkan debu abu vulkanik.

Patroli digelar pada Senin (7/9/2026) dini hari dengan melibatkan 21 personel yang dipimpin Pawas sekaligus Kasatlantas AKP Arif Fadil, S.E., M.M.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Polisi menyusuri sejumlah wilayah, di antaranya PLTU Indonesia Power, Pelabuhan Hinggom, Bimoli, Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Terminal Nusantara Pura. Polisi menyambangi titik-titik keramaian, obyek vital nasional, hingga kawasan pelabuhan terminal penumpang untuk membagikan masker sekaligus mengimbau masyarakat agar menggunakannya saat beraktivitas di luar ruangan.

Khusus di kawasan Terminal Penumpang Nusantara Pura, petugas memberikan perhatian karena aktivitas penumpang kapal meningkat menyusul penutupan sementara bandara. Masker dibagikan kepada penumpang yang tiba maupun masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan.

Ditempat terpisah Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alarasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan patroli tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri untuk memberikan rasa aman sekaligus perlindungan kepada masyarakat.

“Kami tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian kami agar masyarakat tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas,” ujar AKBP Fajri.

Sementara itu, AKP Arif, yang memimpin patroli mengingatkan personel agar mengedepankan pendekatan humanis saat memberikan masker maupun menyampaikan imbauan kepada masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan ikuti informasi resmi terkait kondisi lingkungan. Kami dari kepolisian akan terus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata AKP Arif.

Selain menjaga keamanan, personel juga memastikan diri menggunakan masker saat membagikannya kepada masyarakat. Warga yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan Polisi 110.

Berita Terbaru

Hukum

Tali Asih Belum Tuntas, Tumpang Tindih Konsesi Terjadi – Prianto Minta Pemerintah & Satgas PKH Turun Tangan PALANGKA RAYA, jurnalaktual.com- Langkah PT NPR yang dikabarkan akan memulai kegiatan di kawasan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 281 pada 15 September 2026 menuai protes tegas dari masyarakat adat. Di tengah sengketa lahan yang belum tuntas dan proses hukum yang masih berjalan hingga tingkat Mahkamah Agung, rencana tersebut dinilai memaksakan kehendak dan melangkahi hak-hak warga yang telah menguasai tanah tersebut secara turun-temurun. Prianto bin Samsuri, tokoh muda masyarakat Desa Karendan sekaligus pemilik ladang lahan berpindah tradisional yang berada dalam wilayah IUP PT NPR, mempertanyakan kesepakatan yang dibuat perusahaan bersama sejumlah instansi, pemerintah kecamatan, dan pihak kedemangan. Menurutnya, berita acara pertemuan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengabaikan hak masyarakat yang diklaim telah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut secara turun-temurun. “Tidak semestinya kegiatan dilakukan sebelum persoalan hak atas tanah dan pemberian tali asih kepada pemegang hak yang sah diselesaikan. Jangan sampai kegiatan pertambangan berjalan lebih cepat daripada penyelesaian hak masyarakat,” tegas Prianto, Selasa (15/9/2026). Tali Asih Belum Tuntas, Konsesi Tumpang Tindih Prianto menegaskan persoalan pemberian tali asih di area seluas 140 hektare masih dalam proses hukum, termasuk upaya Peninjauan Kembali yang belum menemukan titik terang. Hal yang sama berlaku untuk ganti rugi tanam tumbuh yang menurutnya belum diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ia merujuk pada Pasal 135 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang wajib diperhatikan dan dipenuhi sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan. Lebih jauh, Prianto juga menyoroti adanya tumpang tindih kawasan konsesi yang diduga terjadi antara wilayah IUP PT NPR dengan konsesi IUPHHK-HA PT Wana Inti Kahuripan Intiga maupun PT Astral Byna. Selama proses hukum dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung berjalan, semua pihak wajib menahan diri dan tidak mengambil langkah yang berpotensi memperumit sengketa. “Semua pihak harus sama-sama menghargai hukum yang sedang berproses, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, termasuk proses Peninjauan Kembali. Keberadaan proses hukum tersebut semestinya menjadi alasan bagi seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak mengambil langkah yang berpotensi memperumit sengketa,” ujarnya. “INI BOM WAKTU” – Peringatan Konflik Horizontal Prianto memperingatkan pemaksaan aktivitas di tengah ketidaktuntasan persoalan lahan berpotensi menjadi “bom waktu” bagi masyarakat hukum adat setempat. Perbedaan sikap mengenai penguasaan lahan dan pemberian tali asih dikhawatirkan dimanfaatkan untuk memecah belah persatuan warga dan memicu konflik horizontal. “Ini adalah bom waktu. Jangan sampai persoalan ini justru digunakan untuk memecah belah masyarakat hukum adat setempat. Kami tidak menolak pembangunan maupun investasi. Namun, kegiatan usaha harus berjalan dengan menghormati hak masyarakat dan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya. “Kami akan terus melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak atas tanah yang sudah kami kuasai secara turun-temurun,” tambah Prianto. Minta Pemerintah & Penegak Hukum Turun Tangan Oleh karena itu, Prianto secara resmi meminta Presiden Republik Indonesia, Menteri ESDM, Kapolri, Ketua DPR RI, Jaksa Agung, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk segera turun tangan. Ia meminta dilakukan penertiban maupun evaluasi terhadap kegiatan perusahaan apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Prianto merujuk Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang memberikan mandat kepada Satgas PKH untuk mengambil langkah dan upaya terobosan yang diperlukan dalam mengatasi persoalan penertiban kawasan hutan. “Pemerintah memiliki posisi penting untuk memastikan konflik agraria, kepentingan pertambangan, dan pengelolaan kawasan hutan tidak saling bertabrakan. Jangan sampai kegiatan pertambangan berjalan lebih cepat daripada penyelesaian hak masyarakat,” tegas Prianto. Kini, seluruh mata tertuju pada pemerintah dan aparat penegak hukum. Apakah aktivitas di PPKH SK 281 akan tetap dipaksakan, atau justru dihentikan sementara hingga seluruh persoalan hak atas tanah, klaim penguasaan turun-temurun, serta proses hukum yang masih berlangsung benar-benar selesai secara adil dan transparan? Sebab, bagi masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, yang dipertaruhkan bukan sekadar sebidang lahan. Ada sejarah penguasaan, sumber penghidupan, dan hak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999, Redaksi menerima Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi dari Narasumber (Prianto bin Samsuri). Diberikan ruang yang sama kepada PT NPR, instansi terkait, dan pihak berwenang untuk memberikan tanggapan. (TIM / RED).