BANYUMAS – Penyelenggaraan transportasi umum modern di tingkat kabupaten di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Dari 416 kabupaten yang ada, baru 16 kabupaten atau sekitar 3,84 persen yang telah menyelenggarakan sistem transportasi umum modern.
Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah yang menonjol melalui layanan Trans Banyumas yang dikembangkan dengan skema Buy the Service (BTS). Layanan tersebut mulai beroperasi pada 5 Desember 2021 dengan dukungan subsidi operasional dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan hingga 30 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Skema BTS memungkinkan pemerintah membeli layanan transportasi dari operator untuk memastikan masyarakat memperoleh angkutan umum dengan standar pelayanan yang lebih baik.
“Kabupaten Banyumas menjadi kabupaten pertama yang membenahi transportasi umumnya melalui skema pembelian layanan atau Buy the Service (BTS),” kata Djoko Setijowarno, akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Pada 2023, Trans Banyumas mengoperasikan 52 unit bus sedang. Sebanyak 47 unit merupakan bus Siap Operasional (SO), sedangkan lima unit lainnya merupakan bus Siap Guna Operasional (SGO) yang difungsikan sebagai armada cadangan.
Layanan tersebut melayani lima koridor utama yang menghubungkan kawasan permukiman, pusat pendidikan, pusat kota, destinasi wisata, serta simpul transportasi regional.
Koridor 1 melayani perjalanan dari Terminal Pasar Pon menuju Ajibarang, melalui Stasiun Pintu Barat dan berakhir di SMAN 1 Purwokerto. Koridor 2 menghubungkan Terminal Notog dengan kawasan wisata Baturraden.
Sementara itu, Koridor 3A dan 3B melayani kawasan pendidikan dan pusat kota dengan rute melingkar dari Terminal Bulupitu menuju Stasiun Pintu Barat, Pasar Pon, Unwiku, UMP, hingga Kebondalem. Koridor 4 menghubungkan Terminal Bulupitu dengan Terminal Kejawar yang berada di sekitar RSUD Banyumas.
Pelajar Mendominasi Pengguna
Hasil survei Laboratorium Transportasi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa pengguna Trans Banyumas didominasi kalangan pelajar, yakni mencapai 40 persen.
Menariknya, sebanyak 58 persen responden tercatat masih memiliki sepeda motor. Data tersebut menunjukkan bahwa layanan transportasi umum tidak hanya digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, tetapi juga oleh pemilik kendaraan yang memilih menggunakan angkutan umum untuk perjalanan tertentu.
Berdasarkan profesi, pengguna dari kelompok buruh menjadi yang terbesar dengan 21 persen. Selanjutnya terdapat pegawai swasta sebesar 14 persen, ibu rumah tangga 10 persen, serta ASN dan guru/dosen yang masing-masing mencapai 5 persen.
Dari sisi usia, pengguna Trans Banyumas didominasi kelompok usia produktif. Responden berusia di bawah 20 tahun mencapai 28 persen, disusul kelompok usia 21–30 tahun sebesar 27 persen, usia 31–40 tahun sebesar 22 persen, usia 41–50 tahun 14 persen, usia 51–60 tahun 6 persen, dan lansia 4 persen.
Sementara berdasarkan gender, perempuan menjadi pengguna mayoritas dengan proporsi 57 persen, sedangkan laki-laki sebesar 43 persen.
Mendorong Peralihan dari Kendaraan Pribadi
Keberadaan Trans Banyumas juga menunjukkan adanya perubahan pilihan moda transportasi masyarakat. Sebelum menggunakan layanan tersebut, sepeda motor merupakan moda yang paling banyak digunakan responden, yakni mencapai 55 persen.
Moda lainnya terdiri atas angkot atau angkutan pedesaan sebesar 14 persen, bus umum 7 persen, mobil pribadi 4 persen, serta penumpang yang diantar dan pengguna sepeda yang masing-masing mencapai 3 persen.
Pola perjalanan responden juga menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap layanan transportasi publik. Sebanyak 44 persen responden melakukan perjalanan setiap hari, sementara 33 persen menyatakan menggunakan Trans Banyumas secara rutin.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Trans Banyumas mulai menjadi bagian dari aktivitas mobilitas sehari-hari masyarakat, terutama pelajar, pekerja, dan kelompok pengguna yang membutuhkan perjalanan reguler.
Pelayanan Lebih Aman dan Terjangkau
Sebagai layanan transportasi umum berbasis jalan dengan skema BTS, Trans Banyumas menawarkan sejumlah fasilitas yang mendukung keamanan dan kenyamanan penumpang.
Armada dilengkapi pendingin udara, fasilitas yang mendukung akses penyandang disabilitas, serta sistem pemantauan melalui CCTV dan GPS. Pengoperasian armada juga didukung pengemudi profesional.
Subsidi tarif turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kelompok pelajar, mahasiswa, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang mendapatkan kemudahan tarif.
Dari sisi konektivitas, keberadaan sejumlah koridor yang menghubungkan pusat kota, kawasan pendidikan, pasar, stasiun, dan terminal memberikan alternatif mobilitas bagi masyarakat. Jadwal perjalanan yang lebih teratur juga memberikan kepastian bagi pengguna.
Penggunaan transportasi umum juga berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dengan semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan bus, tekanan terhadap kepadatan lalu lintas dan emisi kendaraan dapat ditekan.
Di sisi lain, kemudahan akses transportasi turut membuka peluang bagi aktivitas ekonomi lokal. UMKM, pasar tradisional, serta sektor pariwisata, termasuk kawasan Baturraden, dapat memperoleh manfaat dari meningkatnya aksesibilitas masyarakat.
Penerapan sistem pembayaran nontunai melalui e-money dan QRIS juga mendorong perubahan budaya pelayanan publik menuju sistem transportasi yang lebih modern dan praktis.
Keberlanjutan Anggaran Jadi Tantangan
Meski memberikan berbagai manfaat, keberlanjutan Trans Banyumas masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu tantangan utama adalah kepastian pendanaan setelah adanya rencana pembagian beban fiskal antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Keterbatasan kemampuan APBD menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena keberlangsungan anggaran berkaitan langsung dengan kemampuan mempertahankan standar pelayanan transportasi.
Selain persoalan pendanaan, konektivitas dengan moda pengumpan (feeder) dari kawasan suburban menuju koridor utama juga masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan layanan first mile dan last mile bagi masyarakat.
Persoalan lain muncul dalam proses integrasi angkutan kota konvensional ke dalam ekosistem BTS. Penyesuaian pola kerja dan mekanisme kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal membutuhkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.
Dari sisi operasional, tingkat keterisian bus juga masih dipengaruhi pola perjalanan masyarakat. Jumlah penumpang cenderung lebih tinggi pada jam sibuk pelajar dan pekerja, sementara pada jam non-sibuk atau off-peak, okupansi di sejumlah koridor dapat mengalami penurunan.
Infrastruktur Pendukung Perlu Diperkuat
Ketiadaan jalur khusus bus atau dedicated lane juga menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan keandalan layanan. Pada sejumlah titik rawan kemacetan di kawasan Purwokerto, armada Trans Banyumas masih harus berbagi ruang jalan dengan kendaraan pribadi sehingga waktu tempuh dapat terpengaruh kondisi lalu lintas.
Fasilitas halte atau shelter di sejumlah lokasi juga masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi ketersediaan peneduh dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Karena itu, keberlanjutan Trans Banyumas tidak hanya bergantung pada keberadaan armada, tetapi juga pada dukungan sistem transportasi secara keseluruhan.
“Keberlanjutan inovasi ini sangat bergantung pada komitmen lintas pemangku kepentingan, terutama dalam menjaga ketahanan anggaran, memperkuat armada pengumpan atau feeder, serta membenahi infrastruktur pendukung,” ujar Djoko.
Menurutnya, Trans Banyumas tidak sekadar menjadi sarana mobilitas harian masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari proses transformasi transportasi publik di daerah.
Keberadaan layanan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan transportasi umum di tingkat kabupaten dapat dilakukan melalui integrasi layanan, dukungan pembiayaan, peningkatan standar pelayanan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
“Trans Banyumas bukan sekadar sarana moda transportasi harian, melainkan rekam jejak transformasi mobilitas publik yang mampu mengubah budaya bertransportasi warga,” kata Djoko.
Ke depan, keberlangsungan layanan tersebut akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pembiayaan, memperluas konektivitas feeder, meningkatkan fasilitas pendukung, serta memastikan pelayanan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.
Djoko Setijowarno
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
