GOW – BANTEN BERSUARA KERAS ! TRUK SUMBU TIGA DI MUNJUL DISOROT, KEPATUHAN MUATAN DAN KELAS JALAN WAJIB DIPERIKSA !

- Jurnalis

Rabu, 21 Oktober 2026 - 12:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

jurnalaktual.com | | Pandeglang, BANTEN — Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga Banten (GOW-BANTEN) angkat bicara menyikapi keluhan masyarakat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, terkait mobilisasi truk sumbu tiga pengangkut material batu yang melintasi Jalan Raya Picung–Munjul dan Munjul–Panimbang.

 

GOW-BANTEN mendesak kepolisian, Dinas Perhubungan, serta instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan yang beroperasi, terutama menyangkut ketentuan muatan, dimensi kendaraan, kelas jalan, keselamatan lalu lintas, dan kepatuhan terhadap aturan operasional.

 

Raeynold Kurniawan, Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, menegaskan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan dengan mengabaikan keselamatan masyarakat.

 

“Kami meminta kendaraan sumbu tiga yang melintas di wilayah Munjul diperiksa sesuai ketentuan hukum. Jangan hanya melihat kendaraan berjalan dan mengangkut material, tetapi periksa apakah muatannya sesuai, dimensinya memenuhi aturan, kendaraannya laik jalan, dan jalur yang dilalui sesuai dengan kelas jalan. Jika terbukti melanggar, tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Raeynold.

 

GOW-BANTEN menyoroti ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya:

Baca Juga:  Bersama Rakyat Membangun Harapan, Satgas TMMD Ke-130 Kerjakan Teras Rumah Warga

 

Pasal 19: mengatur kelas jalan berdasarkan fungsi, intensitas lalu lintas, daya dukung muatan sumbu terberat, dan dimensi kendaraan.

 

Pasal 169 ayat (1): mewajibkan pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

 

Pasal 307: mengatur sanksi atas pelanggaran ketentuan tertentu mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

 

Penerapan ketentuan tersebut harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan disesuaikan dengan jenis kendaraan serta pelanggaran yang ditemukan.

 

Jaka Somantri, Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Sekjen AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa keluhan masyarakat mengenai kendaraan berat harus ditindaklanjuti secara serius dan terukur.

 

“Jangan sampai persoalan kendaraan berat baru ditangani setelah terjadi kecelakaan atau kerusakan jalan semakin parah. Kami mendesak kepolisian dan Dinas Perhubungan turun langsung, lakukan pemeriksaan di lapangan, dan pastikan setiap kendaraan mematuhi aturan. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan sesuai kewenangan,” ujar Jaka.

 

Menurutnya, pemeriksaan juga perlu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penutup muatan apabila diwajibkan, kelayakan kendaraan, serta pengaturan operasional lalu lintas yang berlaku.

Baca Juga:  TNI Kirim 12 Ton Garam untuk Dukung Operasi Modifikasi Cuaca di Kendari

 

GOW-BANTEN meminta instansi terkait untuk:

 

1. Memeriksa muatan dan dimensi truk sumbu tiga yang melintas di wilayah Munjul.

 

2. Memastikan kesesuaian kendaraan dengan kelas dan daya dukung jalan yang dilalui.

 

3. Menindak kendaraan yang terbukti melanggar ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan.

 

4. Mengevaluasi kondisi Jalan Raya Picung–Munjul dan Munjul–Panimbang berdasarkan pemeriksaan teknis.

 

5. Menyampaikan hasil pengawasan dan langkah tindak lanjut kepada masyarakat secara transparan.

 

Raeynold menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial untuk melindungi kepentingan masyarakat.

 

“Keselamatan pengguna jalan tidak boleh disepelekan. Kami meminta aparat dan instansi terkait bertindak berdasarkan fakta, bukan menunggu persoalan semakin besar. Jika kendaraan memenuhi aturan, tidak ada alasan untuk mempermasalahkannya. Namun, jika terbukti melanggar, aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.

 

GOW-BANTEN menyatakan akan terus melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait. Seluruh dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi sebelum ditetapkan sebagai pelanggaran hukum.

 

Reporter : Redaksi Pusat

Berita Terkait

WUJUD NYATA KEPEDULIAN KEMANUSIAAN, TNI AL GELAR BAKTI SOSIAL DAN KESEHATAN DI PESISIR BANGKA BELITUNG
Polri Jadwalkan Sidang KKEP Lanjutan pada 17 November 2026
Operasi Zebra Jaya 2026, Satlantas Polres Metro Jakut Edukasi Pengguna Jalan Tertib Berlalu Lintas di Yos Sudarso
Polisi Bersama Masyarakat, Kapolsek Koja Jadi Pembina Upacara : Edukasi Pelajar SMPN 151 Jakarta tentang Bahaya Narkoba dan Bullying
Wakapolres Metro Jakarta Utara Turun Langsung Layani Pengaturan Lalu Lintas, Sapa Pengguna Jalan di Tanjung Priok
Polisi Hadir di Sekolah, Wakapolres Metro Jakut Ajak Pelajar Jadi Generasi Berprestasi dan Berkarakter
Polda Metro Jaya Prioritaskan 13 Pelanggaran dalam Operasi Zebra Jaya 2026
Operasi Zebra Jaya 2026 Dimulai, Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:30 WIB

WUJUD NYATA KEPEDULIAN KEMANUSIAAN, TNI AL GELAR BAKTI SOSIAL DAN KESEHATAN DI PESISIR BANGKA BELITUNG

Senin, 16 November 2026 - 14:28 WIB

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Lanjutan pada 17 November 2026

Senin, 16 November 2026 - 14:27 WIB

Operasi Zebra Jaya 2026, Satlantas Polres Metro Jakut Edukasi Pengguna Jalan Tertib Berlalu Lintas di Yos Sudarso

Senin, 16 November 2026 - 12:03 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolsek Koja Jadi Pembina Upacara : Edukasi Pelajar SMPN 151 Jakarta tentang Bahaya Narkoba dan Bullying

Senin, 16 November 2026 - 11:39 WIB

Polisi Hadir di Sekolah, Wakapolres Metro Jakut Ajak Pelajar Jadi Generasi Berprestasi dan Berkarakter

Berita Terbaru

Berita

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Lanjutan pada 17 November 2026

Senin, 16 Nov 2026 - 14:28 WIB