Gaya hidup dan budaya mobilitas pejabat publik sering kali mencerminkan kualitas kepemimpinan serta kedekatan mereka dengan masyarakat. Di berbagai negara Eropa, penggunaan transportasi publik oleh pejabat bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan juga wujud nyata dari nilai-nilai kesetaraan dan efisiensi.(26/10/2026)

Di Eropa Utara, Eropa Barat, dan kawasan Skandinavia, kebiasaan pejabat publik menggunakan transportasi umum atau bersepeda ke tempat kerja merupakan hal yang relatif lumrah. Budaya ini didukung oleh kesadaran lingkungan yang tinggi, sistem transportasi publik yang efisien, serta nilai-nilai egaliter yang berkembang di masyarakat.

Berbeda dengan pejabat di sejumlah negara yang dikawal ketat, banyak pejabat di Eropa menggunakan transportasi umum untuk berkomuter tanpa pengawalan yang mencolok. Di dalam bus, trem, atau kereta, mereka dapat duduk berdampingan dengan warga, membaca berkas pekerjaan, atau sesekali berbincang dengan masyarakat.

Di Jerman, anggota parlemen memperoleh fasilitas perjalanan menggunakan kereta api. Sementara itu, di Belanda, Denmark, dan Swedia, pejabat publik kerap memadukan penggunaan sepeda dan kereta untuk menuju tempat kerja.

Kebiasaan tersebut mencerminkan sejumlah aspek budaya politik dan sosial.

Pertama, menjunjung prinsip kesetaraan (egalitarianisme). Pejabat di Swedia, Norwegia, Belanda, dan Denmark secara umum diharapkan menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Di Swedia, misalnya, anggota parlemen tidak secara otomatis memperoleh mobil dinas pribadi. Fasilitas perjalanan menggunakan transportasi umum tersedia bagi anggota parlemen sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, mengutamakan keselamatan bersama tanpa pengawalan yang berlebihan. Sejumlah pejabat berbaur langsung dengan masyarakat ketika menggunakan transportasi umum atau bersepeda. Pengamanan tetap diberikan sesuai kebutuhan dan tingkat risiko, terutama bagi pejabat tinggi negara yang memerlukan perlindungan khusus.

Ketiga, mendorong budaya ramah lingkungan dan efisiensi. Penggunaan transportasi umum dan sepeda dapat membantu mengurangi kemacetan serta emisi karbon. Infrastruktur yang mendukung mobilitas berkelanjutan di kota-kota seperti Amsterdam, Kopenhagen, dan Zürich turut menjadikan transportasi umum dan sepeda sebagai pilihan yang praktis untuk perjalanan sehari-hari.

Keempat, meningkatkan efisiensi anggaran publik. Penggunaan fasilitas negara mendapat perhatian dari masyarakat dan media. Karena itu, penggunaan kendaraan dinas maupun perjalanan mewah yang tidak diperlukan dapat dipandang sebagai bentuk pemborosan uang pajak.

Kelima, menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat. Menggunakan bus atau kereta memberikan kesempatan kepada pejabat untuk tetap membumi, merasakan secara langsung kualitas fasilitas publik yang mereka kelola, sekaligus mendengarkan masukan masyarakat.

Kebiasaan Pejabat di Sejumlah Negara Eropa

Untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan, berikut gambaran mengenai kebijakan dan kebiasaan transportasi pejabat publik di Swedia, Belanda, dan Jerman.

Swedia: Prinsip Lagom dan Transparansi

Swedia dikenal memiliki budaya politik yang relatif egaliter. Prinsip lagom, yang berarti secukupnya atau tidak berlebihan, sering dikaitkan dengan cara hidup masyarakat Swedia, termasuk dalam penggunaan fasilitas publik.

Anggota parlemen Swedia (Riksdag) tidak secara umum memperoleh mobil dinas pribadi. Mereka dapat memanfaatkan fasilitas perjalanan dengan transportasi umum sesuai ketentuan yang berlaku. Di Stockholm, layanan transportasi publik yang dikelola oleh SL mencakup bus, kereta komuter, dan moda transportasi lainnya.

Mobil dinas beserta sopir umumnya digunakan untuk kebutuhan tertentu, terutama yang berkaitan dengan tugas resmi dan keamanan. Perdana Menteri serta pejabat lain yang menghadapi kebutuhan pengamanan khusus dapat memperoleh fasilitas sesuai protokol yang berlaku.

Dalam kesehariannya, penggunaan transportasi umum menjadi salah satu pilihan bagi pejabat untuk bepergian ke tempat kerja maupun menjalankan tugas kedinasan. Perjalanan dengan kereta antarkota juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Praktik tersebut memperlihatkan pentingnya kesederhanaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas negara.

Belanda: Budaya Bersepeda dari Perdana Menteri hingga Menteri

Belanda dikenal memiliki infrastruktur yang ramah bagi pesepeda. Budaya bersepeda tidak hanya berkembang di kalangan masyarakat, tetapi juga terlihat dalam kehidupan sejumlah pejabat publik.

Mantan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, dikenal luas karena kebiasaannya mengendarai sepeda sendiri untuk menuju tempat kerja di Den Haag, termasuk kawasan kantor perdana menteri yang dikenal sebagai Het Torentje.

Pemerintah Belanda juga terus mendorong gaya hidup sehat dan mobilitas rendah emisi. Untuk perjalanan dalam kota maupun antarkota, sepeda dan kereta api yang dioperasikan Nederlandse Spoorwegen (NS) menjadi alternatif yang dapat diandalkan.

Penggunaan sepeda dan transportasi umum oleh pejabat memperlihatkan bahwa mobilitas yang efisien tidak selalu harus bergantung pada kendaraan dinas. Pengamanan tetap dapat diterapkan sesuai kebutuhan, tetapi tidak harus selalu ditampilkan secara mencolok.

Pengalaman Belanda menunjukkan bahwa budaya transportasi berkelanjutan akan lebih mudah berkembang ketika didukung oleh infrastruktur yang memadai, kebijakan yang konsisten, dan keteladanan para pemimpin.

Jerman: Integrasi Kereta Api dan Efisiensi Transportasi

Sebagai salah satu pusat industri otomotif dunia, Jerman memiliki pendekatan tersendiri dalam mendorong efisiensi transportasi. Di tengah kuatnya industri kendaraan bermotor, kereta api tetap menjadi bagian penting dari sistem mobilitas masyarakat dan pejabat publik.

Anggota Bundestag atau parlemen federal Jerman memperoleh fasilitas perjalanan kereta api untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Fasilitas tersebut memungkinkan perjalanan menggunakan jaringan kereta api, termasuk kereta cepat Intercity-Express (ICE), sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi sebagian pejabat, perjalanan dengan kereta menjadi kesempatan untuk membaca dokumen, mempersiapkan rapat, atau menyelesaikan pekerjaan selama perjalanan.

Di sisi lain, para menteri federal tetap dapat menggunakan mobil dinas karena kebutuhan protokol, keamanan, dan mobilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penggunaan kendaraan tersebut perlu mempertimbangkan efisiensi serta kebijakan lingkungan yang berlaku.

Di Berlin, transportasi perkotaan seperti S-Bahn dan U-Bahn juga menjadi alternatif untuk menghindari kemacetan, terutama pada jam sibuk.

Pengalaman Jerman menunjukkan bahwa efisiensi transportasi pejabat tidak harus diwujudkan dengan menghapus seluruh kendaraan dinas. Yang lebih penting adalah menyediakan pilihan mobilitas yang tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan tugas.

Membumikan Kepemimpinan Publik di Indonesia

Pada 2026, majalah internasional Time Out menempatkan Jakarta pada peringkat ke-15 sebagai kota dengan transportasi umum terbaik di dunia, naik dari peringkat ke-17 pada tahun sebelumnya. Dalam survei tersebut, lebih dari 24.000 warga dari berbagai kota besar dunia dilibatkan, dan 79,2 persen responden di Jakarta menyatakan puas terhadap layanan transportasi umum.

Di Jakarta, cakupan layanan transportasi umum dilaporkan telah menjangkau 92,5 persen wilayah kota. Kawasan perkantoran pemerintahan pusat juga telah terhubung dengan moda transportasi umum, setidaknya melalui keberadaan halte Transjakarta di sekitar sejumlah kompleks perkantoran.

Capaian tersebut menjadi modal penting untuk mendorong perubahan budaya mobilitas di kalangan pejabat publik. Namun, peningkatan kualitas transportasi umum tidak cukup hanya diukur melalui cakupan layanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Pengalaman langsung para pengambil kebijakan dalam menggunakan transportasi umum juga penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan penggunanya.

Untuk menunjukkan kepedulian sekaligus menguji keandalan sistem transportasi publik di ibu kota, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan khusus yang mendorong pejabat menggunakan transportasi umum.

Sebagai contoh, pada rapat paripurna atau pertemuan tertentu yang melibatkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, pemerintah dapat menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan dinas bagi peserta yang tidak memerlukan fasilitas tersebut karena alasan keamanan atau kedinasan. Para peserta kemudian didorong menggunakan transportasi umum untuk menuju lokasi kegiatan.

Kebijakan semacam ini akan memberikan pengalaman langsung kepada para pejabat dalam merasakan kenyamanan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan keandalan layanan transportasi umum di Jakarta. Pada saat yang sama, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) di kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Jakarta dapat didorong untuk menggunakan transportasi umum secara bergiliran, misalnya satu hari dalam seminggu. Langkah ini dapat diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan ASN di lingkungannya menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

Agar kebijakan tersebut berjalan efektif, pemerintah perlu memastikan tersedianya akses transportasi umum yang memadai, keterjangkauan biaya, konektivitas antarmoda, serta dukungan bagi ASN yang tinggal jauh dari jaringan transportasi publik. Pengecualian juga perlu diberikan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau menjalankan tugas yang mengharuskan penggunaan kendaraan dinas.

Kebijakan ini bukan sekadar simbolisme politik, melainkan langkah nyata untuk membumikan kepemimpinan. Ketika para pejabat merasakan langsung dinamika transportasi publik, mereka tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat setiap hari.

Pada akhirnya, kepemimpinan yang membumi tidak cukup diwujudkan melalui pidato dan kebijakan di atas kertas. Keteladanan dalam menggunakan fasilitas publik, kesediaan merasakan langsung pelayanan yang diterima masyarakat, serta komitmen untuk memperbaiki kekurangannya merupakan bagian penting dari kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Transportasi publik dapat menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan pemimpin dengan masyarakat. Dengan menjadikannya bagian dari budaya kerja pejabat dan ASN, pemerintah dapat membangun pelayanan publik yang lebih efisien, berkeadilan, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Djoko Setijowarno
Akademisi Program Studi Teknik Sipil, Unika Soegijapranata, dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.