JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan pembersihan dan penataan kawasan sekitar jalur kereta api di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rencana tersebut dibahas bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto dan jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saat meninjau kawasan tersebut, Selasa (3/11/2026).
Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI Januri mengatakan pembersihan direncanakan dimulai Rabu (4/11/2026) dengan mengerahkan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keselamatan perjalanan kereta api serta kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Januri menjelaskan bahwa perbaikan lingkungan membutuhkan penyelesaian jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah dan pihak terkait turut membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi masyarakat yang terdampak penataan.
Kapolda Metro Jaya menekankan bahwa setiap tahapan penataan harus mengutamakan pendekatan humanis. Warga yang masih menempati kawasan tersebut perlu didata terlebih dahulu, termasuk kondisi tempat tinggal dan sumber penghasilannya, sebelum dilakukan langkah penanganan lebih lanjut.
“Mereka adalah warga negara kita,” kata Kapolda. Ia menekankan bahwa penataan harus disertai solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan justru membuat warga kehilangan mata pencaharian.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan bahwa pemerintah memiliki program bantuan perbaikan rumah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Di kawasan Kampung Bahari, tercatat 46 penerima bantuan yang tersebar di beberapa RW. Pemerintah akan melakukan pendataan kembali untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai dengan ketersediaan program.
Sri Haryati juga menjelaskan bahwa penyediaan alternatif hunian bagi warga yang terdampak penataan masih dibahas bersama PT KAI dan pemerintah daerah. Salah satu pilihan yang mengemuka adalah hunian di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Namun, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat dilaksanakan.
Selain persoalan hunian, Kapolda turut menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan mata pencaharian warga, khususnya masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah. Upaya pemberdayaan ekonomi juga dibahas, termasuk kemungkinan pendampingan usaha dan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Melalui kerja sama lintas instansi, penataan Kampung Bahari diharapkan dapat meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, memperbaiki kondisi lingkungan, sekaligus memberikan solusi yang memperhatikan kebutuhan tempat tinggal dan penghidupan masyarakat.
