BANYUMAS – Keberhasilan membangun sistem transportasi publik modern tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan armada dan infrastruktur yang memadai, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah merangkul pelaku usaha transportasi lokal. Hal tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Trans Banyumas yang menjadi salah satu contoh kolaborasi antara pemerintah dan pelaku angkutan umum lokal.

Trans Banyumas dioperasikan oleh PT Banyumas Raya Transportasi, sebuah konsorsium yang menaungi 12 operator angkutan umum lokal yang terdampak implementasi program Buy The Service (BTS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Kedua belas operator tersebut terdiri atas PT Amanat Jaya, Berkah Alam Sumber Sejahtera, PT Nur Putra Jaya, KSU Trans Banyumas, KOPERADES, PT Jaya Mandiri Transportasi, KOPATA (Angkutan Kota), PT Asli Putra Pribumi, KSU Mandiri, PT Aries Muda Sejahtera, PT Budi Jaya Transport, dan PT Teguh Muda Abadi. Dalam pelaksanaannya, operasional Trans Banyumas juga mendapat dukungan pendanaan dari Bank Mandiri SME Purwokerto.

Pembentukan konsorsium tersebut menjadi langkah strategis dalam mentransformasikan angkutan umum konvensional menuju sistem transportasi yang lebih modern, profesional, dan terintegrasi.

“Transformasi transportasi publik seharusnya tidak mematikan usaha angkutan umum yang sudah lebih dahulu tumbuh dan melayani masyarakat. Justru para pelaku usaha lokal harus dirangkul, diberdayakan, dan dilibatkan dalam sistem transportasi yang baru,” demikian salah satu prinsip penting yang tercermin dalam model pengelolaan Trans Banyumas.

Ada sejumlah manfaat strategis dari keterlibatan 12 operator lokal dalam konsorsium PT Banyumas Raya Transportasi.

Pertama, menyelamatkan dan memberdayakan pelaku usaha lokal. Kehadiran Trans Banyumas tidak serta-merta menghilangkan keberadaan pengusaha angkutan konvensional. Sebaliknya, mereka memperoleh ruang untuk tetap berpartisipasi dalam ekosistem transportasi publik modern.

Kedua, mendorong tata kelola transportasi yang lebih profesional. Penggabungan berbagai operator ke dalam satu badan usaha memungkinkan pengelolaan armada, operasional, manajemen, serta standar pelayanan dilakukan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi.

Ketiga, memperkuat sinergi sumber daya dan pembiayaan. Melalui konsorsium, para operator memiliki kekuatan kolektif dalam menjalankan usaha. Dukungan pembiayaan perbankan, termasuk dari Bank Mandiri SME Purwokerto, turut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan operasional.

Keempat, meminimalkan potensi konflik sosial. Pelibatan langsung pengusaha angkutan lokal dalam pengoperasian Trans Banyumas menjadi pendekatan penting untuk membangun penerimaan masyarakat sekaligus mengurangi potensi gesekan antara moda transportasi baru dan angkutan konvensional.

Dukungan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Keberlanjutan

Keberlanjutan layanan Trans Banyumas juga tidak terlepas dari dukungan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, serta sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Dukungan pemerintah daerah dan legislatif menjadi semakin penting setelah pembiayaan operasional layanan yang sebelumnya didukung APBN melalui program BTS dialihkan ke APBD.

Anggaran subsidi yang dialokasikan melalui APBD tersebut pada prinsipnya diperuntukkan bagi masyarakat pengguna jasa Trans Banyumas agar tetap dapat menikmati layanan transportasi umum dengan tarif terjangkau, bukan merupakan subsidi yang diberikan secara langsung kepada operator bus.

“Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, keberlangsungannya harus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” menjadi prinsip yang perlu terus dikedepankan dalam kebijakan transportasi daerah.

Salah satu indikator kemajuan suatu negara maupun daerah adalah tersedianya sistem transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat.

Transportasi umum saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan telah menjadi kebutuhan mendasar dalam menunjang aktivitas masyarakat, sebagaimana pentingnya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Kabupaten Banyumas telah memulai langkah penting dalam membangun sistem transportasi publik yang lebih baik. Namun, pengembangan layanan tersebut masih perlu dilanjutkan, terutama melalui penambahan armada angkutan pengumpan (feeder) dan angkutan perdesaan.

Kehadiran feeder dan angkutan perdesaan akan memperluas jangkauan pelayanan Trans Banyumas sehingga masyarakat di kawasan permukiman, pinggiran kota, hingga desa-desa dapat terhubung dengan jaringan transportasi utama.

Saat ini, Trans Banyumas telah menjadi salah satu penunjang mobilitas masyarakat dengan konektivitas menuju sejumlah simpul transportasi, antara lain Terminal Bulupitu, Terminal Kebondalem, Terminal Notog, Terminal Baturraden, Terminal Ajibarang, serta Stasiun Purwokerto dan kawasan Pasar Pon.

Tarif Integrasi Perlu Dipertimbangkan Kembali

Selain pengembangan jaringan dan penambahan armada, persoalan tarif juga menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Salah satu kebijakan yang layak dipertimbangkan kembali adalah penerapan tarif integrasi Trans Banyumas.

Sebelumnya, skema tarif integrasi memberikan kemudahan bagi penumpang yang harus berpindah koridor atau armada dalam jangka waktu tertentu tanpa harus membayar tarif penuh untuk setiap perjalanan. Namun, setelah pengelolaan pembiayaan beralih ke pemerintah daerah melalui APBD, skema tarif integrasi tersebut tidak lagi diberlakukan.

Padahal, tarif integrasi memiliki sejumlah manfaat penting bagi masyarakat maupun keberlanjutan sistem transportasi publik.

Pertama, menghemat biaya perjalanan masyarakat. Penumpang yang harus berpindah koridor tidak perlu membayar tarif penuh berulang kali dalam satu rangkaian perjalanan.

Kedua, meningkatkan konektivitas antarkoridor. Penumpang dapat menjangkau lebih banyak tujuan meskipun lokasi asal dan tujuan tidak berada dalam satu jalur pelayanan langsung.

Ketiga, meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum. Kemudahan berpindah armada dengan biaya yang lebih terjangkau berpotensi meningkatkan minat masyarakat menggunakan Trans Banyumas.

Keempat, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Tarif yang ekonomis dan sistem perjalanan yang terintegrasi dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk beralih dari sepeda motor maupun mobil pribadi ke transportasi publik.

Kelima, mendorong transaksi nontunai (cashless). Integrasi tarif yang didukung sistem pembayaran elektronik, kartu uang elektronik, maupun QRIS dapat mempercepat transaksi sekaligus meningkatkan pemanfaatan teknologi pembayaran digital.

Keenam, memperluas pemerataan akses transportasi. Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelajar, mahasiswa, dan pekerja harian yang membutuhkan transportasi terjangkau untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Dengan berbagai manfaat tersebut, pemerintah daerah perlu membuka ruang kajian untuk menghidupkan kembali skema tarif integrasi dengan tetap memperhitungkan kemampuan fiskal daerah dan keberlanjutan pembiayaan layanan.

Trans Banyumas Bisa Menjadi Contoh Nasional

Keberhasilan Trans Banyumas menunjukkan bahwa modernisasi transportasi publik tidak harus dilakukan dengan menyingkirkan pelaku usaha yang telah lama beroperasi. Sebaliknya, transformasi dapat berjalan lebih baik ketika pemerintah mampu membangun kolaborasi dan memberikan ruang bagi operator lokal untuk menjadi bagian dari sistem baru.

Model konsorsium yang melibatkan 12 operator lokal menjadi bukti bahwa kepentingan masyarakat, keberlangsungan usaha transportasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan beriringan.

Ke depan, komitmen pemerintah daerah dalam menjaga alokasi anggaran, memperluas jangkauan layanan, menambah armada feeder dan angkutan perdesaan, serta mengkaji kembali tarif integrasi akan menjadi faktor penting bagi keberlanjutan Trans Banyumas.

“Transportasi publik yang baik bukan hanya tentang bus yang beroperasi di jalan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat bepergian dengan mudah, aman, nyaman, dan terjangkau. Ketika pemerintah, operator lokal, dan masyarakat bergerak bersama, transportasi publik akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan daerah.”

Trans Banyumas telah menunjukkan bahwa kolaborasi lokal dapat menjadi tulang punggung transformasi transportasi publik. Kabupaten Banyumas memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem mobilitas masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Djoko Setijowarno
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).