jurnalaktual.com || JAKARTA – Ketua Organizing Committee (OC) Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI), Ustadz Bahtiar Nasir, mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang justru merugikan kepentingan rakyat. Ia menegaskan, negara harus menempatkan kemakmuran masyarakat dan kedaulatan nasional sebagai prioritas utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pesan tersebut disampaikan Ust Bahtiar seusai memberikan orasi di hadapan ribuan peserta aksi di halaman Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta, Ahad (15/11/2026).
Menurutnya, masyarakat tidak ingin kembali menjadi korban kebijakan yang menjauhkan negara dari tujuan kemerdekaan. Karena itu, pemerintah diminta tidak terjebak pada kepentingan politik jangka pendek yang berpotensi membahayakan masa depan bangsa.
“Saya katakan, jadikan hukum sebagai panglima. Jangan terlalu terseret kepada adu politik yang akan membahayakan negara, sebab nanti rakyat yang akan menuntutnya,” ujar Ust. Bahtiar.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak ingin lagi dibohongi oleh keputusan maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan umum.
“Yang jelas, kita rakyat tidak mau lagi dibohongi. Jangan sampai negara salah mengambil keputusan karena ini akan membahayakan negara sendiri,” katanya.
Ust Bahtiar menilai, persoalan pengelolaan negara harus dikembalikan pada prinsip keadilan dan kemakmuran rakyat. Ia secara khusus mengingatkan agar pengelolaan kekayaan nasional tidak menciptakan oligarki baru yang berpotensi menggerus kedaulatan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga menyampaikan harapan agar aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk aspirasi umat Islam, mendapat perhatian dari pemerintah.
Ia menegaskan bahwa gerakan ARBI tidak berhenti pada kegiatan demonstrasi. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah membentuk kelompok kerja untuk mengawal pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.
Aksi yang dihadiri sekitar 10 ribu orang dari berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, dan wilayah di Indonesia itu menjadi momentum bagi ARBI untuk menyuarakan pentingnya kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat.
Bagi Ust. Bahtiar, suara masyarakat harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap keputusan strategis negara. Sebab, tujuan utama penyelenggaraan negara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan memperkuat kepentingan segelintir kelompok.
Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter : Edo
