dr. Ali Mahsun ATMO: Kampanye Hitam Justru Naif dan Kontraproduktif
JAKARTA, Kamis (19 November 2026) – Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2024–2029 harus dilaksanakan secara konstitusional dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Ali Mahsun, pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya bukanlah momentum pemilihan presiden (Pilpres) ataupun kontestasi politik elektoral. Mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“Ini bukan perhelatan Pilpres. Tidak ada pemilihan umum ataupun kontestasi politik untuk memperebutkan kursi Wakil Presiden. Konstitusi telah mengatur mekanismenya. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR RI, yang selanjutnya akan memilih satu di antaranya,” tegas Ali Mahsun di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, munculnya kampanye hitam (black campaign) yang menyerang figur-figur yang disebut-sebut berpotensi menjadi calon Wakil Presiden merupakan tindakan yang tidak tepat, bahkan naif dan kontraproduktif.
Ali Mahsun mengemukakan dua alasan mendasar.
Pertama, kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Kewenangan tersebut bukan berada pada partai politik, individu, kelompok, ataupun golongan tertentu untuk menentukan siapa yang harus diusulkan sebagai calon.
Oleh karena itu, berbagai upaya menggiring opini publik, terlebih melalui tuduhan dan kampanye hitam tanpa dasar hukum yang jelas, justru berpotensi memicu kegaduhan politik serta memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.
Kedua, kewenangan memilih Wakil Presiden berada pada MPR RI melalui mekanisme persidangan konstitusional. Dengan demikian, seluruh elemen bangsa harus menghormati tahapan serta kewenangan konstitusional masing-masing lembaga negara.
“Kita harus menghormati hak dan kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Serahkan sepenuhnya kepada beliau untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI. Jangan justru membangun kegaduhan dengan kampanye hitam terhadap figur tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ali Mahsun menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya dipilih oleh MPR RI sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia harus dipandang sebagai pemimpin seluruh rakyat Indonesia, bukan representasi eksklusif partai politik, kelompok, ataupun golongan tertentu.
“Siapa pun yang nantinya dipilih MPR RI menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu, sudah sepatutnya mendapatkan dukungan bersama demi menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan nasional,” imbuhnya.
MOMENTUM MEMPERKUAT PERSATUAN BANGSA
Ali Mahsun mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh pemangku kepentingan, untuk menjadikan momentum pengisian jabatan Wakil Presiden sebagai sarana memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.
Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang berat serta kompleks. Dibutuhkan persatuan, soliditas, dan konsolidasi seluruh kekuatan bangsa agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan secara optimal.
Oleh karena itu, ia meminta agar segala bentuk kampanye hitam, provokasi, serta pembentukan opini yang berpotensi memecah belah masyarakat segera dihentikan.
“Bangsa ini membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Kita memiliki pekerjaan besar untuk memperkuat ekonomi rakyat, memberdayakan usaha kecil dan mikro, melindungi pedagang kaki lima, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai energi bangsa justru habis untuk pertarungan opini dan kampanye hitam yang tidak produktif,” tandasnya.
Ali Mahsun juga mengapresiasi sikap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengingatkan pentingnya menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Baginya, sikap tersebut merupakan teladan dalam berdemokrasi dan bernegara, yakni menempatkan konstitusi di atas kepentingan politik maupun kepentingan kelompok.
“Apa yang disampaikan Saudara Sufmi Dasco Ahmad patut kita contoh. Inilah sikap kenegarawanan dan ketaatan terhadap konstitusi. Kita harus memberikan ruang dan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Ketua Umum APKLI Merah Putih, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI periode 1995–1998, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar senantiasa memperoleh petunjuk, kekuatan, dan kebijaksanaan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam menentukan sosok terbaik untuk mendampingi kepemimpinan nasional.
“Mari kita doakan Presiden Prabowo Subianto agar diberikan petunjuk oleh Allah SWT dalam mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara. Setelah MPR RI menetapkan Wakil Presiden yang baru, mari kita dukung bersama. Kepentingan bangsa dan negara harus selalu berada di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan,” pungkas Ali Mahsun.
TENTANG APKLI MERAH PUTIH
Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) merupakan organisasi yang berkomitmen memperjuangkan pemberdayaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil, usaha mikro, serta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.
NARAHUBUNG: Humas APKLI Merah Putih













