Jalesveva Jayamahe,
Ternate, 9 September 2026
TNI Angkatan Laut melalui Tim Unit Intel Lanal Ternate bersama Posal Tobelo mengamankan sebuah perahu yang diduga digunakan untuk melakukan aktivitas pengeboman ikan (destructive fishing) di perairan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Minggu malam (6/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapal tersebut diamankan sekitar pukul 21.25 WIT di perairan sekitar Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan. Pengamanan dilakukan setelah tim mendapatkan informasi dan melakukan tindakan terhadap kapal yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengeboman ikan yang dapat merusak ekosistem laut.
Dalam pemeriksaan lanjutan, tim menemukan satu pucuk senjata laras panjang rakitan tanpa amunisi. Selain itu, turut ditemukan sebanyak 25 paket yang diduga merupakan tembakau sintetis (Gorilla). Dari hasil pengamanan tersebut, barang bukti yang diamankan meliputi satu unit perahu yang diduga digunakan untuk kegiatan pengeboman ikan, satu pucuk senjata laras panjang rakitan tanpa amunisi, serta 25 paket yang diduga merupakan tembakau sintetis.
Selanjutnya, barang bukti yang diduga tembakau sintetis tersebut rencananya akan dibawa ke Laboratorium BNN Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui kandungan zat di dalamnya. Sementara itu, terkait kepemilikan senjata api rakitan, TNI AL akan melakukan pendalaman lebih lanjut.
Di hadapan awak media, Komandan Lanal Ternate Kolonel Laut (P) Ristanto Putro, S.M., M.Tr.Opsla. menyampaikan bahwa ada kemungkinan kegiatan mencari ikan merupakan kamuflase para nelayan untuk mengedarkan tembakau sintetis. “Ada indikasi (tembakau sintetis) diperjualbelikan. Untuk kepemilikan senjata dan perolehannya dari mana, sampai dengan saat ini kita masih dalam proses pendalaman,” tambah Danlanal Ternate.
Pengamanan ini merupakan bagian dari upaya TNI AL dalam menjaga keamanan wilayah perairan sekaligus mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. TNI AL akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan serta kelestarian ekosistem laut Indonesia, sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
