Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP, Negara Kembali Kuasai Kawasan Hutan di Riau

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 14:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Kuantan Singingi – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Penertiban dilakukan terhadap aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi serta pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam keterangan pers pada Jumat (20/11/2026). Ia menegaskan bahwa langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam penanganan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL), Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Baca Juga:  Polres Metro Jakut Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare. Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.

Sementara itu, penertiban juga dilakukan terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle dan beroperasi di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.

Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare. Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Baca Juga:  Kejar Target TMMD ke 130, Satgas Bersama Masyarakat Lembur Hingga Larut Malam

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Barita menegaskan bahwa kedua langkah penertiban tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berita Terkait

Satlantas Polres Metro Jakut Tingkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Gelar Sosialisasi Ops Zebra Jaya 2026
Bakti Kesehatan Polda Metro Jaya untuk Buruh, Dorong Pekerja Sehat dan Produktif
Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Ukir Prestasi di Kasau Cup 2026, Perwira Tinggi TNI-Polri Tunjukkan Kemampuan Menembak
Cegah Genangan Air, Kasat Samapta Pimpin Pembuatan Lubang Biopori di Halaman Mapolres Metro Bekasi Kota
Tingkatkan Prestasi dan Soliditas, Ratusan Penembak Uji Kemampuan di Kasau Cup 2026*
Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah
TAAT KONSTITUSI, DASCO HORMATI KEWENANGAN PRESIDEN SOAL CAWAPRES

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:05 WIB

Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP, Negara Kembali Kuasai Kawasan Hutan di Riau

Jumat, 20 November 2026 - 13:16 WIB

Satlantas Polres Metro Jakut Tingkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Gelar Sosialisasi Ops Zebra Jaya 2026

Jumat, 20 November 2026 - 13:15 WIB

Bakti Kesehatan Polda Metro Jaya untuk Buruh, Dorong Pekerja Sehat dan Produktif

Jumat, 20 November 2026 - 13:14 WIB

Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Jumat, 20 November 2026 - 10:34 WIB

Cegah Genangan Air, Kasat Samapta Pimpin Pembuatan Lubang Biopori di Halaman Mapolres Metro Bekasi Kota

Berita Terbaru