Di tengah geliat pembangunan kota dan ambisi kemajuan bangsa, mobilitas harian kerap dipandang sebatas persoalan teknis untuk mengurai kemacetan jalan raya. Padahal, bagi sebagian besar masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, ketersediaan transportasi umum merupakan urat nadi kehidupan. Akses terhadap transportasi umum turut menentukan apakah seseorang memiliki kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan atau justru semakin terpuruk akibat tingginya biaya hidup.(19/11/2026)
Mandatory Spending: Kewajiban Negara Menyediakan Transportasi Umum
Istilah mandatory berasal dari kata mandate, yang berarti mandat, perintah, atau kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan suatu tindakan. Dalam konteks kebijakan publik, mandatory spending dapat dimaknai sebagai belanja wajib yang harus dialokasikan pemerintah untuk membiayai urusan atau program tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kewajiban pemerintah dalam menyediakan angkutan umum sebenarnya telah diatur secara tegas dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Pasal tersebut menyebutkan:
1. Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.
2. Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
4. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyediaan angkutan umum bukan sekadar pilihan kebijakan pemerintah, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Angkutan umum sejatinya telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sejajar dengan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, hingga akhir 2026, baru sekitar 46 dari 552 pemerintah daerah (8 persen) yang menghadirkan layanan transportasi umum modern melalui skema pembelian layanan (buy the service). Keterbatasan kapasitas fiskal yang berpadu dengan rendahnya kemauan politik (political will) kepala daerah masih menjadi hambatan utama dalam memperluas layanan tersebut.
Saat ini, terdapat 13 provinsi yang telah menghadirkan layanan angkutan umum, yaitu:
1. Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Transjakarta).
2. Provinsi Aceh (Trans Koetaradja).
3. Provinsi Jawa Tengah (Trans Jateng).
4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Trans Jogja).
5. Provinsi Jawa Timur (Trans Jatim).
6. Provinsi Jambi (Trans Siginjai).
7. Provinsi Bali (Trans Sarbagita/Trans Metro Dewata).
8. Provinsi Kalimantan Selatan (Trans Banjarbakula).
9. Provinsi Gorontalo (Trans NKRI).
10. Provinsi Sulawesi Selatan (Trans Sulsel).
11. Provinsi Jawa Barat (Metro Jabar Trans).
12. Provinsi Banten (Trans Banten).
13. Provinsi Sumatera Utara (BRT Mebidang).
Selain itu, terdapat 19 kota dan 14 kabupaten yang telah menyediakan layanan angkutan umum dengan dukungan biaya operasional dari APBD.
Sebanyak 19 kota tersebut meliputi:
1. Kota Binjai (Trans Binjai).
2. Kota Padang (Trans Padang).
3. Kota Pekanbaru (Trans Pekanbaru).
4. Kota Batam (Trans Batam).
5. Kota Palembang (Trans Musi Jaya).
6. Kota Tangerang (Trans Tayo).
7. Kota Bogor (Trans Pakuan).
8. Kota Bandung (Trans Metro Bandung).
9. Kota Surakarta (Batik Solo Trans).
10. Kota Semarang (Trans Semarang).
11. Kota Banjarmasin (Trans Banjarmasin).
12. Kota Surabaya (Suroboyo Bus).
13. Kota Kediri (Trans Kediri).
14. Kota Banjarbaru (Angkutan Juara).
15. Kota Palu (Trans Palu).
16. Kota Jambi (Trans Bahagia).
17. Kota Bekasi (Trans Beken).
18. Kota Depok (Trans Depok).
19. Kota Balikpapan (Balikpapan City Trans).
Sementara itu, 14 kabupaten tersebut meliputi:
1. Kabupaten Aceh Besar (Trans Jantho).
2. Kabupaten Bekasi (Trans Wibawa Mukti).
3. Kabupaten Trenggalek (Trans Trenggalek).
4. Kabupaten Tuban (Si Mas Ganteng).
5. Kabupaten Bangkalan (Trans Bangkalan).
6. Kabupaten Gianyar (Trans Gianyar).
7. Kabupaten Tanah Laut (Trans Lakatan/Layanan Angkutan Tanah Laut).
8. Kabupaten Banjar (Trans Intan).
9. Kabupaten Tabalong (Trans Langsat Manis).
10. Kabupaten Balangan (Trans Sanggam).
11. Kabupaten Donggala (Trans Donggala).
12. Kabupaten Kotabaru (Trans Saijaan).
13. Kabupaten Banyumas (Trans Banyumas).
14. Kabupaten Mimika.
15. Kabupaten Sleman (Trans Sembada).
Catatan: Jumlah kabupaten yang tercantum dalam daftar adalah 15, bukan 14. Angka total perlu disesuaikan dengan hasil verifikasi data.
Salah satu tolok ukur kemajuan suatu negara adalah tersedianya layanan transportasi umum yang baik. Transportasi publik bukan hanya sarana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, melainkan kebutuhan dasar masyarakat untuk menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi. Prinsip yang sama berlaku bagi pemerintah daerah. Wilayah yang ingin maju harus didukung oleh sistem transportasi publik yang memadai.
Sejauh ini, baru tiga pemerintah daerah yang memiliki payung hukum berupa peraturan daerah untuk menjamin pembiayaan angkutan umum, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Semarang, dan Kota Batam.
Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal di Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa:
1. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pembiayaan penyelenggaraan angkutan umum massal di daerah maksimal sebesar 5 persen dari APBD atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Pembiayaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pembiayaan subsidi angkutan umum massal atau Public Service Obligation (PSO).
3. Selain berasal dari APBD, pembiayaan penyelenggaraan angkutan umum massal dapat bersumber dari pendanaan lainnya.
Sementara itu, Pasal 140 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan menyebutkan bahwa:
1. Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi angkutan pada trayek atau lintas tertentu.
2. Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi dalam penyelenggaraan angkutan massal berbasis bus rapid transit (BRT) dan perkeretaapian.
3. Pemberian subsidi dialokasikan paling sedikit sebesar 5 persen yang tercantum dalam APBD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kedua peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan angkutan umum dapat diperkuat melalui kepastian hukum di tingkat daerah. Kebijakan serupa perlu direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya.
Dampak Angkutan Umum terhadap Pengentasan Kemiskinan
Angkutan umum memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar mengatasi kemacetan. Keberadaannya berkorelasi erat dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Daerah-daerah miskin umumnya identik dengan keterbatasan akses transportasi, yang pada akhirnya membatasi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Sangat disayangkan apabila pemangkasan anggaran dilakukan demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi justru mengorbankan sektor krusial lainnya, seperti transportasi umum. Padahal, penyelenggaraan angkutan umum merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan.
Transportasi umum yang terbengkalai dan tidak dikelola dengan baik dapat memicu efek domino yang mengkhawatirkan dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, misalnya, sebagian anak terpaksa putus sekolah akibat tidak tersedianya akses angkutan umum di daerah tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan sosial lainnya, termasuk pernikahan dini, yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko kelahiran bayi dengan kondisi stunting.
Dengan demikian, buruknya akses transportasi tidak hanya berdampak pada mobilitas, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, dan masa depan generasi muda.
Penurunan subsidi angkutan umum juga berpotensi menjadi pemicu inflasi. Tanpa dukungan subsidi, keberlangsungan layanan sangat bergantung pada kemampuan APBD. Apabila anggaran daerah tidak mampu menanggung biaya operasional, salah satu pilihan yang mungkin ditempuh adalah menaikkan tarif angkutan.
Kenaikan tarif tersebut akan menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan stagnan dan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat, daya beli masyarakat akan semakin tertekan. Pada akhirnya, kondisi ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.
Setiap hari, masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi untuk menunjang mobilitas bekerja dan menjalankan aktivitas lainnya. Hasil perhitungan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada 2023 menunjukkan bahwa dengan asumsi upah minimum kota (UMK) sebesar Rp3.100.000, warga menghabiskan sekitar Rp1.060.000 atau 34 persen dari penghasilan bulanan hanya untuk biaya mobilitas.
Pengeluaran tersebut terdiri atas:
– Biaya modal kendaraan bermotor: Rp500.000.
– Bahan bakar: Rp250.000.
– Perawatan kendaraan: Rp100.000.
– Parkir: Rp90.000.
– Biaya administrasi: Rp20.000.
Besarnya pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat menjadi beban ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Data pengeluaran rumah tangga tahun 2021 yang dipublikasikan tim Jurnalisme Data Harian Kompas melalui Kompas.id pada 26 Februari 2024 juga menunjukkan bahwa tiga pengeluaran terbesar kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) dan kelas menengah (middle class) adalah pembelian kendaraan pribadi, sewa atau kontrak rumah, serta pembelian bahan bakar minyak (BBM).
Setiap bulan, keluarga calon kelas menengah menghabiskan sekitar Rp1,58 juta untuk membayar cicilan kendaraan bermotor, Rp504.822 untuk sewa atau kontrak rumah, dan Rp228.378 untuk membeli bensin.
Sementara itu, kelompok kelas menengah mengeluarkan biaya kendaraan bermotor lebih dari dua kali lipat, yakni sekitar Rp5,89 juta per rumah tangga setiap bulan. Mereka juga harus menyisihkan sekitar Rp1,01 juta untuk sewa atau kontrak rumah serta Rp505.620 untuk membeli BBM.
Adapun kelompok kelas atas mengeluarkan rata-rata Rp7,87 juta per rumah tangga untuk kendaraan bermotor.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pengeluaran untuk transportasi masih menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur pengeluaran rumah tangga, bahkan dapat melampaui pengeluaran pendidikan.
Selain ketergantungan pada kendaraan pribadi, transportasi daring (online) juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi meningkatnya biaya mobilitas masyarakat.
Pada awal perkembangannya, transportasi daring hadir sebagai alternatif yang relatif mudah diakses dan menawarkan kemudahan mobilitas. Namun, dalam perkembangannya, masyarakat semakin bergantung pada layanan tersebut. Penyesuaian tarif, biaya layanan, dan skema bagi hasil antara aplikator dan pengemudi menjadi persoalan tersendiri.
Di sisi lain, potongan pendapatan dan skema pembagian hasil yang dinilai kurang menguntungkan pengemudi juga perlu mendapat perhatian. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aplikator agar tercipta ekosistem transportasi daring yang adil, baik bagi konsumen maupun pengemudi.
Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Danang Parikesit, dalam Focus Group Discussion (FGD) Arah Pembangunan Transportasi Darat yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, menyampaikan bahwa biaya transportasi masyarakat saat ini telah mencapai sekitar 40 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya mobilitas telah menjadi beban ekonomi yang serius dan berpotensi mendorong pemiskinan masyarakat.
Keterbatasan Akses Transportasi sebagai Salah Satu Indikator Kemiskinan
Kemiskinan tidak semata-mata diukur berdasarkan rendahnya pendapatan. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial menggunakan berbagai indikator untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat miskin, termasuk aspek ekonomi, sosial, fisik, kesehatan, dan psikologis.
Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan antara lain:
1. Aspek ekonomi
– Penghasilan bulanan yang rendah.
– Pengeluaran per kapita yang terbatas.
– Tidak memiliki tabungan atau aset berharga.
2. Aspek sosial
– Tingkat pendidikan rendah, tidak tamat sekolah dasar, atau tidak pernah bersekolah.
– Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan.
– Ketergantungan pada pekerjaan informal.
– Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
3. Aspek fisik dan perumahan
– Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.
– Lantai rumah berupa tanah, bambu, atau kayu berkualitas rendah.
– Dinding rumah terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa plester.
– Atap rumah tidak memadai.
– Tidak memiliki fasilitas buang air besar yang layak.
4. Aspek kesehatan
– Keterbatasan akses terhadap air bersih.
– Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.
– Tingginya risiko penyakit kronis.
– Keterbatasan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi.
5. Aspek psikologis
– Rasa tidak berdaya.
– Ketergantungan pada orang lain.
– Kurangnya motivasi.
– Keterbatasan pemahaman terhadap hak-hak sosial.
6. Aspek lainnya
– Keterbatasan akses terhadap teknologi informasi.
– Keterbatasan akses terhadap transportasi.
– Keterbatasan akses terhadap kegiatan sosial dan budaya.
– Terbatasnya jaringan sosial.
Dari berbagai indikator tersebut, keterbatasan akses transportasi perlu mendapat perhatian lebih serius. Sebab, transportasi merupakan faktor pendukung yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan taraf kehidupannya.
Pentingnya Mandatory Spending Angkutan Umum bagi Masyarakat Miskin
Bagi masyarakat miskin, keterbatasan pendapatan membuat mereka sulit meningkatkan kapasitas diri. Tanpa kemampuan untuk bepergian mencari pekerjaan atau sumber penghasilan yang lebih baik, mobilitas mereka terkunci dalam radius yang terbatas, bahkan hanya sebatas jarak yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Padahal, dengan tersedianya angkutan umum yang murah, aman, nyaman, dan terjangkau, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan untuk bermobilitas lebih jauh. Mereka dapat menjangkau tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, pusat kegiatan ekonomi, dan berbagai peluang baru yang sebelumnya sulit diakses.
Di sinilah pentingnya memasukkan ketentuan mandatory spending angkutan umum ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah, alokasi anggaran wajib untuk penyelenggaraan angkutan umum diusulkan secara proporsional sebagai berikut:
– 5 persen dari APBD kota.
– 3 persen dari APBD kabupaten.
– 3 persen dari APBD provinsi.
Sebagai pelengkap, sebesar 3 persen dari APBN perlu dialokasikan untuk subsidi angkutan umum nasional yang menyasar angkutan umum perkotaan, angkutan barang, serta wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Wilayah KSPN yang perlu mendapat perhatian antara lain Pulau Samosir, Parapat, Balige, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, Likupang, hingga Pulau Morotai.
Subsidi pemerintah pusat juga sangat penting untuk menghadirkan angkutan perintis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus membuka akses transportasi di kawasan transmigrasi.
Selain itu, dukungan anggaran perlu diarahkan untuk penyediaan angkutan umum di daerah penghasil mineral, seperti Kepulauan Meranti, Kepulauan Anambas, Pulau Halmahera, Pulau Natuna, Pulau Bunyu, Pulau Obi, dan Kabupaten Morowali.
Perhatian yang sama juga perlu diberikan kepada pulau-pulau kecil dan wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Beberapa di antaranya adalah:
– Pulau Weh.
– Kepulauan Karimun.
– Kepulauan Mentawai.
– Pulau Nias.
– Pulau Lingga.
– Pulau Bintan.
– Pulau Bengkalis.
– Pulau Singkep.
– Pulau Kundur.
– Pulau Madura.
– Pulau Bawean.
– Pulau Tarakan.
– Pulau Ternate.
– Pulau Tidore.
– Pulau Laut.
– Pulau Seram.
– Pulau Sumba.
– Pulau Flores.
– Pulau Lombok.
– Kepulauan Tanimbar.
– Kepulauan Aru.
– Pulau Kisar.
– Pulau Bacan.
– Pulau Yapen.
– Pulau Alor.
– Pulau Adonara.
– Pulau Sabu.
– Kepulauan Sangihe dan Talaud.
– Kepulauan Banggai.
– Pulau Kabaena.
– Pulau Buton.
– Pulau Buru.
– Kepulauan Kei.
– Pulau Wetar.
– Pulau Biak.
Demikian pula dengan daerah perbatasan negara yang membutuhkan dukungan konektivitas transportasi, antara lain:
– Pulau Rupat.
– Pulau Sebatik.
– Pulau Nunukan.
– Pulau Weh.
– Pulau Serasan.
– Entikong.
– Aruk.
– Jagoi Babang.
– Long Midang.
– Long Nawang.
– Napan.
– Oepoli.
– Yetetkun.
– Nanga Badau.
– Motaain.
– Motamasin.
– Wini.
Penyediaan angkutan umum di wilayah-wilayah tersebut tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan ekonomi. Pemerintah harus hadir karena transportasi merupakan instrumen pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, serta pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan dasar.
Dengan demikian, mandatory spending angkutan umum tidak hanya diperlukan di kota-kota besar, tetapi juga harus menjangkau kabupaten, wilayah kepulauan, kawasan perbatasan, daerah 3T, kawasan transmigrasi, serta daerah yang memiliki potensi ekonomi strategis.
Penutup
Sudah saatnya negara memandang transportasi publik bukan sebagai barang mewah, bukan pula sekadar proyek yang dibiayai dari sisa anggaran. Transportasi umum harus ditempatkan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial.
Ketersediaan angkutan umum yang terjangkau, aman, nyaman, dan berkelanjutan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Tanpa transportasi yang memadai, kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan meningkatkan taraf hidup akan semakin terbatas.
Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menjadi momentum untuk memasukkan ketentuan mandatory spending angkutan umum, disertai komitmen fiskal yang adil dan proporsional dari pemerintah pusat hingga daerah.
Melalui kepastian hukum dan keberpihakan anggaran tersebut, kita tidak hanya sedang membangun jaringan bus, BRT, kereta api, dan berbagai moda transportasi publik lainnya. Lebih dari itu, kita sedang membangun akses terhadap kesempatan, memperluas keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan menyelamatkan masa depan bangsa dari ancaman kemiskinan struktural.
Transportasi umum bukan beban anggaran, melainkan investasi negara untuk kesejahteraan rakyat.
Djoko Setijowarno
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).













