Swarna Dwipa Institute Kecam Korban Penganiayaan di Bekasi Malah Kena SP Sekolah !

- Jurnalis

Minggu, 22 November 2026 - 16:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

jurnalaktual.com || Bekasi, — Seorang siswa baru tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga menjadi korban penganiayaan sesama siswa hingga mengalami luka robek di wajah yang membutuhkan tiga jahitan medis. Namun, korban justru dijatuhi surat peringatan (SP) oleh pihak sekolah.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada 21 September 2026 lalu. Berdasarkan keterangan pihak keluarga yang telah melihat rekaman kamera pengawas (CCTV) dari sekolah, pukulan atau ayunan tangan diarahkan berulang kali ke bagian dada dan wajah korban tanpa adanya perlawanan.

Kasus itu kini telah dilaporkan ke kepolisian dan masuk dalam proses penanganan hukum.

 

Selain menempuh jalur hukum, pihak keluarga juga berkonsultasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bekasi.

 

Di tengah masa pemulihan, pihak sekolah justru menerbitkan surat peringatan kepada korban—kebijakan administratif yang dinilai keluarga menyamakan posisi korban dengan pelaku.

 

Padahal, dokumen pemeriksaan medis pascakejadian mencatat korban mengalami sakit kepala, pusing, mual, penurunan nafsu makan, hingga kondisi tubuh yang melemah.

Baca Juga:  Pasukan Biru SDA Kecamatan Koja Jakarta Utara, Gerak Cepat Bersihkan Lumpur

 

Sementara itu, hasil pemeriksaan psikologis tertanggal 30 Oktober 2026 mencatat adanya indikasi awal reaksi stres pascatrauma, kecemasan, gangguan tidur, penurunan rasa percaya diri, serta kecenderungan menghindari lingkungan sosial tertentu di sekolah.

 

Dampak psikologis tersebut turut menghambat aktivitas belajar hingga membuat korban harus mengikuti ulangan susulan.

 

SDI Soroti Prosedur Penanganan Sekolah

Pengamat Perempuan dan Perlindungan Anak Swarna Dwipa Institute (SDI), Febby Lintang, menilai langkah sekolah menerbitkan surat peringatan secara sepihak bertentangan dengan prinsip perlindungan peserta didik.

 

Menurutnya, setiap satuan pendidikan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan fisik maupun perundungan verbal yang diketahui oleh seluruh orang tua atau wali siswa.

 

“Biasanya penanganannya dilakukan internal antar siswa, dipanggil guru BK atau kesiswaan. Jika tidak menemukan titik temu, dipanggil orangtua kedua siswa yang berkonflik dan di-crosscheck.

 

Sekolah tidak boleh serta-merta mengeluarkan surat peringatan tanpa proses mediasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak,” kata Febby dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

 

Febby menegaskan, sekolah tidak boleh mengambil tindakan sepihak yang berpotensi memicu stigmatisasi terhadap anak, sejalan dengan ketentuan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Pasal 2 ayat 1–10.

Baca Juga:  MK Tolak Gugatan Ijazah Gibran, Begini Kata Pengamat SDI 

 

“Intinya, sekolah tidak boleh melakukan tindakan sepihak karena setiap anak pada prinsipnya tidak boleh mengalami stigmatisasi.

 

Prinsip kepentingan anak harus diutamakan dengan tetap mengedepankan hak dasar anak, termasuk hak menyatakan pendapat dan mendapatkan perlindungan,” ujarnya.

 

Dugaan Kasak-kusuk dan Desakan Evaluasi

 

Selain penerbitan SP, keluarga juga menyoroti dugaan adanya pembicaraan di kalangan tenaga pendidik mengenai kasus tersebut di hadapan siswa lain setelah pelaporan ke kepolisian.

 

Situasi ini dikhawatirkan memicu tekanan sosial serta stigma baru bagi korban di lingkungan sekolah.

 

Febby mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, serta Komisi IV DPRD Kota Bekasi turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP perlindungan siswa.

 

Ia menilai pemulihan hak belajar, jaminan keselamatan, pengaturan pemisahan kelas bila dibutuhkan, serta peninjauan ulang surat peringatan korban harus segera dilakukan agar insiden serupa tidak terulang.

 

Reporter : Edo

Berita Terkait

Dari MBG hingga Kampung Nelayan, Guru Besar UNS Dorong Manfaat Program Makin Luas
Industri Data Center Diharapkan Beri Manfaat Nyata untuk Rakyat dan Perekonomian Nasional
Akademisi UNS Dorong Integrasi MBG, Kopdes, dan KNMP untuk Perkuat Ekonomi Lokal
Soroti Fitnah ke Dasco dan Zulhas, Pengamat SDI Minta Rakyat Tak Mudah Terprovokasi
BANYAK ORANG MENCARI SOSOK WAKIL PRESIDEN DI TEMPAT YANG SALAH.
HENTIKAN FITNAH ITU ! PENA DASCO MINTA POLISI BERTINDAK, DASCO BUKA SUARA
DASCO BUKAN SEKADAR WAKIL, TAPI PARTNER SEJATI PRABOWO
Bantah Isu Perlindungan Hukum, Pengamat SDI : Dosa Orang Tua Tak Diwariskan ke Anak yang Buka UMKM

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:38 WIB

Swarna Dwipa Institute Kecam Korban Penganiayaan di Bekasi Malah Kena SP Sekolah !

Jumat, 20 November 2026 - 16:29 WIB

Dari MBG hingga Kampung Nelayan, Guru Besar UNS Dorong Manfaat Program Makin Luas

Jumat, 20 November 2026 - 11:44 WIB

Industri Data Center Diharapkan Beri Manfaat Nyata untuk Rakyat dan Perekonomian Nasional

Kamis, 19 November 2026 - 18:15 WIB

Akademisi UNS Dorong Integrasi MBG, Kopdes, dan KNMP untuk Perkuat Ekonomi Lokal

Kamis, 19 November 2026 - 16:04 WIB

Soroti Fitnah ke Dasco dan Zulhas, Pengamat SDI Minta Rakyat Tak Mudah Terprovokasi

Berita Terbaru