Bekasi — Polres Metro Bekasi Kota menggelar pertemuan bersama 127 kepala sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri dan swasta di Aula SMA Negeri 1 Kota Bekasi, Selasa (15/9/2026). Forum tersebut menjadi langkah bersama untuk memperkuat pelaksanaan program Jaga Pelajar di lingkungan pendidikan Kota Bekasi.
Dalam pelaksanaannya, personel Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek jajaran akan menjalankan peran sebagai Bapak Asuh pada setiap kelas SMK. Kehadiran mereka diharapkan mempererat keterhubungan antara pelajar, sekolah, keluarga, dan kepolisian sehingga persoalan yang dihadapi siswa dapat dikenali lebih awal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dr. Hj. Rina Parlina, S.IP., M.M., mengatakan, pendidikan generasi muda memerlukan kesinambungan dan keselarasan langkah. “Pendidikan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar mutu akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan perlindungan terhadap anak. Sekolah, keluarga, dan kepolisian perlu bergerak beriringan agar proses pendidikan berlangsung secara utuh dan pelajar tidak terseret ke dalam perilaku yang mengarah pada pelanggaran hukum,” ujar Rina.
Personel yang ditunjuk sebagai Bapak Asuh akan berinteraksi secara berkala dengan kelas yang menjadi pendampingannya serta berkoordinasi dengan wali kelas dan guru bimbingan konseling. Interaksi tersebut membuka ruang bagi siswa untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman, maupun hal-hal yang memerlukan perhatian sehingga tindak lanjut dapat dilakukan secara tepat.
Ketua FKKS SMK Kota Bekasi Wawan Kuswandi, M.Pd., memandang perlindungan terhadap siswa sebagai bagian penting dalam memelihara stabilitas Kota Bekasi. “Keamanan anak-anak merupakan tanggung jawab bersama. Ketika mereka berada di luar rumah dan sekolah, diperlukan kepedulian masyarakat serta keterlibatan kepolisian. Kehadiran Bapak Asuh memberi sekolah mitra yang dapat segera diajak bertindak ketika siswa membutuhkan bantuan,” tuturnya.
Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana menyoroti derasnya arus informasi digital yang dapat memengaruhi cara pelajar memahami suatu peristiwa. “Hoaks, misinformasi, dan disinformasi dapat membentuk persepsi yang keliru, menggerakkan emosi, serta mendorong keputusan tanpa pemahaman yang utuh. Jika dibiarkan berkembang, informasi semacam itu dapat menjadi pemicu peristiwa yang berujung pada tragedi,” kata Putu Kholis.
Ia menegaskan, pelajar tidak boleh dimanfaatkan atau digerakkan secara sengaja untuk terlibat dalam aksi massa tanpa memahami tujuan dan risikonya. “Anak-anak tidak boleh dimobilisasi, dieksploitasi, apalagi dijadikan martir dalam suatu peristiwa. Keselamatan dan hak belajar mereka harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun,” tegasnya.
Putu Kholis menambahkan, Jaga Pelajar mengutamakan pencegahan melalui pendampingan dan komunikasi yang berkelanjutan. “Menjaga anak berarti menjaga masa depan bangsa. Kita ingin para pelajar tumbuh dengan rasa aman, mampu menyaring informasi secara kritis, memiliki ruang untuk berkarya, dan mempunyai arah yang jelas dalam meraih cita-cita,” pungkasnya.
