jurnalaktual.com | | YOGYAKARTA – Perguruan tinggi didorong mengambil peran lebih besar dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional. Tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan penelitian, kampus juga harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut disampaikan Rektor Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta, Dr. Ir. Harsawardana, M.Eng., IPU, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Kamis (29/10/2026), di Aula Perpustakaan INSTIPER Yogyakarta.
Menurut Harsawardana, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan melalui kontribusi pemikiran, kajian akademik, serta rekomendasi berbasis keilmuan. Peran tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia menekankan, implementasi program prioritas nasional perlu mempertimbangkan potensi daerah, kondisi sosial masyarakat, serta daya dukung lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan.
“Program pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fisik maupun administratif,” demikian pokok penekanan Harsawardana dalam sambutannya.
Ia juga menilai keterlibatan akademisi dan mahasiswa menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan serta evaluasi program pemerintah. Melalui kajian ilmiah dan penelitian, perguruan tinggi dapat memberikan perspektif objektif sekaligus menyampaikan rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.
Lebih lanjut, Harsawardana menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan berbagai sektor lainnya agar program prioritas nasional dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang berkelanjutan.
Kegiatan FGD yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI) tersebut membahas evaluasi dan penguatan sejumlah program prioritas nasional di DIY, meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta Reforma Agraria.
Forum tersebut menghadirkan unsur pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas capaian, tantangan, serta peluang perbaikan pelaksanaan program di tingkat daerah.
Pandangan Rektor INSTIPER tersebut menegaskan bahwa perguruan tinggi perlu mengambil posisi lebih aktif dalam proses pembangunan. Kampus tidak cukup hanya menghasilkan gagasan di ruang akademik, tetapi juga perlu menghadirkan hasil kajian yang dapat menjadi rujukan dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.
Reporter : Red/Rosid
