jurnalaktual.com | | JAKARTA, – DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi pemungutan retribusi atau uang keamanan secara sepihak di jalan umum dan ruang publik oleh pihak manapun, termasuk BUMD Perumda, tanpa dasar hukum yang sah adalah tindakan ilegal dan masuk dalam kategori Pungutan Liar. Kamis, 05 November 2026
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, tindakan tersebut memenuhi unsur pidana pemerasan atau penyalahgunaan wewenang, dan kondisi inilah yang kini dinilai tengah subur di Pasar Palmerah, di mana pedagang dan warga dipungut di jalan umum sekitar pasar seolah-olah jalan itu adalah wilayah pengelolaan.
Dalam kategori UU Tipikor UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, jika pungutan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara termasuk oknum atau pegawai BUMD dan Perumda yang menyalahgunakan wewenang jabatan, maka jeratnya adalah Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Status lahan publik mempertegas hal ini, karena jalan umum dan ruang publik adalah fasilitas umum milik masyarakat yang pengelolaannya diatur oleh undang-undang, sementara BUMD dan Perumda Pasar hanya memiliki hak pengelolaan di dalam area dan wilayah kerja yang sah sesuai SK Gubernur dan Perda, bukan di jalan umum sekitarnya secara sepihak.
Dalam kategori KUHP 2023 UU No. 1 Tahun 2023, tindakan pungli oleh pejabat publik atau penarikan uang secara paksa juga diatur dengan tegas. Ketentuan pemerasan oleh pejabat publik dan pegawai negeri diadopsi ke dalam bab tindak pidana korupsi pada KUHP baru yang menyasar penyalahgunaan kekuasaan untuk memungut uang yang tidak sah.
Sementara jika pungutan dilakukan oleh preman atau oknum masyarakat yang bukan berstatus pegawai publik, tindakan tersebut masuk dalam kategori pemerasan dan pengancaman serupa dengan Pasal 368 KUHP Lama, di mana pelaku menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memaksa orang lain menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Artinya, siapapun pelakunya, baik oknum berseragam maupun preman berkedok keamanan, sama-sama bisa dijerat pidana.
Prinsip legalitas pungutan daerah pun tidak bisa ditawar. Setiap pungutan resmi berupa retribusi harus didasarkan pada Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang sah. Jika BUMD menarik retribusi di luar area kerjanya seperti di jalan umum masyarakat tanpa adanya regulasi atau mandat hukum yang jelas, tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan dinyatakan ilegal.
Tidak ada Perda, tidak ada Perkada, tidak ada SK Gubernur yang sah, maka tidak ada hak untuk memungut.
Karena itulah DPN menyebut pungli di Pasar Palmerah sudah subur. Di jalan umum yang seharusnya bebas, pedagang dipaksa membayar uang keamanan. Di ruang publik yang seharusnya milik masyarakat, oknum mengklaim hak pengelolaan yang tidak pernah diberikan oleh Perda.
Dan di tengah kesuburan pungli itu, yang dirugikan adalah pedagang kecil yang setiap hari harus menyisihkan hasil dagangannya hanya untuk bisa berjualan di tempat yang sebenarnya milik publik.
DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta mendesak agar pemungutan retribusi atau uang keamanan secara sepihak di jalan umum sekitar Pasar Palmerah dihentikan total, dibuka secara transparan apa dasar hukum pungutan tersebut, Perda apa, Perkada apa, dan SK Gubernur mana yang membolehkan BUMD memungut di jalan umum, serta meminta aparat penegak hukum, Kejaksaan dan Kepolisian, memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 12 huruf e UU Tipikor dan ketentuan pemerasan dalam KUHP 2023. Bagi pedagang Palmerah, keadilan bukan soal janji penertiban, keadilan adalah ketika jalan umum kembali menjadi milik umum, bukan ladang pungli.
Reporter : Edo
