JAKARTA – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta, H. Beky Mardani, menegaskan bahwa pelaksanaan Bulan Dana PMI 2026 harus berlandaskan prinsip sukarela, transparansi, dan akuntabilitas. Ia memastikan tidak boleh ada unsur paksaan maupun penetapan nominal donasi yang harus dibayarkan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Beky sebagai bentuk dukungan terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang sebelumnya mengingatkan agar penggalangan dana Bulan Dana PMI tidak menjadi beban atau kewajiban bagi masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah dan instansi pemerintahan.

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Bulan Dana PMI sepenuhnya bersifat sukarela. Tidak boleh ada pihak yang menetapkan besaran donasi seolah-olah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

“Tadi pagi saya sudah diskusi kembali dengan Ketua PMI Jakarta. Jadi, Bulan Dana ini sepenuhnya bersifat sukarela. Tidak boleh kemudian, baik itu pejabat maupun PMI-nya sendiri, menentukan besaran pungutan yang seakan-akan menjadi kewajiban yang harus dibayarkan,” ujar Pramono Anung kepada awak media, Kamis (8/10/2026).

Pernyataan Gubernur tersebut muncul menyusul adanya laporan dan keberatan dari sejumlah sekolah serta kantor pemerintahan terkait dugaan penetapan nominal dan target donasi dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI 2026.

Menanggapi hal itu, Beky Mardani mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur DKI Jakarta terhadap pelaksanaan kegiatan kemanusiaan tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah sangat penting untuk memastikan Bulan Dana PMI berjalan sesuai prinsip dan ketentuan yang berlaku.

“Diskusi saya dengan Gubernur berjalan dengan sangat baik. Saya sangat mengapresiasi dukungan dan perhatian beliau yang luar biasa terhadap pelaksanaan Bulan Dana PMI. Bahkan, beliau sudah mempersiapkan video untuk mendukung kampanye Bulan Dana ini,” ungkap Beky.

Beky juga meminta seluruh PMI tingkat kota dan kabupaten di wilayah DKI Jakarta untuk senantiasa menjaga transparansi dan akuntabilitas, baik dalam proses penggalangan dana maupun dalam pemanfaatan donasi yang terkumpul.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai program dan kegiatan kemanusiaan yang telah dilaksanakan PMI. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui media massa maupun kanal media sosial resmi PMI.

Menurut Beky, informasi yang jelas mengenai manfaat dan penggunaan dana akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi dalam kegiatan kemanusiaan.

“Dengan mengetahui manfaatnya, diharapkan masyarakat akan lebih tergerak untuk membantu PMI. Dengan demikian, bantuan itu datangnya benar-benar dari hati. Karena dana yang kami terima dari masyarakat pada prinsipnya akan kami kembalikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Berlangsung September hingga November 2026

Bulan Dana PMI 2026 di wilayah DKI Jakarta berlangsung selama tiga bulan, mulai September hingga November 2026. Kegiatan ini bertujuan menghimpun dukungan dana dari masyarakat secara sukarela untuk menunjang berbagai program pelayanan dan misi kemanusiaan PMI.

Beky kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada intimidasi, tekanan, ataupun kewajiban membayar dengan nominal tertentu dalam proses penggalangan dana tersebut.

“Sekali lagi saya tegaskan, sukarela dan tidak ada paksaan,” tegas Beky.

Ia menjelaskan, Bulan Dana PMI 2026 telah mengantongi izin resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Dana yang dihimpun nantinya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan PMI, antara lain penanggulangan bencana, pelayanan darah, layanan ambulans gratis, bantuan sosial, serta pembinaan relawan.

Melalui kegiatan ini, PMI berharap dapat memperkuat kapasitas pelayanan kemanusiaan sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

PMI Buka Ruang Pengaduan Masyarakat

Di sisi lain, Beky mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik penggalangan dana Bulan Dana PMI yang diduga ilegal, mengatasnamakan PMI tanpa kewenangan, atau tidak sesuai dengan prinsip sukarela yang telah ditegaskan.

Masyarakat juga diminta menyampaikan pengaduan apabila menemukan proses penggalangan dana yang mengandung unsur paksaan atau penetapan nominal donasi yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Bulan Dana PMI.

Menurut Beky, laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas, kepercayaan publik, dan kelancaran pelaksanaan program kemanusiaan PMI.

“Silakan, kami terbuka untuk semua pengaduan masyarakat,” pungkas Beky Mardani.

Dengan penegasan tersebut, PMI DKI Jakarta berharap pelaksanaan Bulan Dana PMI 2026 dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan semangat kemanusiaan. Partisipasi masyarakat diharapkan tumbuh dari kesadaran dan kepedulian, bukan karena tekanan atau kewajiban.

Bagi PMI, setiap donasi memiliki arti penting ketika diberikan dengan tulus, sukarela, dan dari hati untuk membantu sesama.