jurnalaktual.com | | Jakarta : Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menyebut September menjadi periode krusial dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menhut Raja Antoni meminta kekuatan penanganan di lapangan, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, dan satgas darat, dimaksimalkan menghadapi periode tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena September ini kita di puncak ya, di puncak. Mudah-mudahan betul nanti kalau misalkan September sudah ada hujan, tapi kalau tadi kita dengarkan dari BMKG lagi saya dengar baru awal Oktober nanti ada potensi hujan. Jadi sebulan ini adalah battleground kita,” kata Menhut Raja Antoni dalam Rakor Penanganan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026).
Sebagai informasi, rakor dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Danrem 044/GAPO, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Danlanud SMH Palembang Kolonel Asep Wahyu Wijaya, Danlanal Palembang Kolonel Arry Hendrawan, Perwakilan DPRD Provinsi Sumsel, bupati dan walikota se Sumsel.
Menhut Raja Antoni mengatakan OMC menjadi salah satu upaya yang perlu dimaksimalkan selama masih terdapat peluang untuk melakukan operasi tersebut. “Karena bagaimanapun yang paling efektif ini memang OMC. Operasi Modifikasi Cuaca. Dan mumpung kita masih punya window untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca ini kita minta saran dari OMC,” ujarnya.
Selain OMC, Menhut Raja Antoni menyebut water bombing dan pasukan darat sebagai bagian dari strategi penanganan Karhutla. Menhut Raja Antoni meminta penempatan pasukan diatur berdasarkan lokasi yang memiliki banyak hotspot serta dilakukan pergantian personel untuk menjaga kondisi pasukan.
“Yang ketiga tentu saja pasukan darat, satgas darat. Saya berharap sekali nanti deployment-nya bisa diatur sedemikian mungkin Pak. Di tempat masing-masing yang banyak hotspot-nya, berapa kali sehari mereka harus bergantian,” kata Menhut Raja Antoni.
Menhut Raja Antoni juga menyampaikan Kementerian Kehutanan berupaya menambah personel melalui mekanisme BKO. “Termasuk kami juga di Kementerian Kehutanan berusaha untuk melakukan BKO sekitar 1.000 orang lebih, bertambah,” ujarnya.
Menurut Menhut Raja Antoni, pengaturan personel tambahan juga penting agar dapat membantu pekerjaan pasukan utama di lapangan dan mengantisipasi kelelahan. Personel yang tidak memiliki keahlian khusus pemadaman tetap dapat membantu pekerjaan pendukung.
Reporter : Edo Lembang
