NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA – Keterisolasian masih menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, wilayah yang terdiri atas lima kecamatan itu hingga kini belum memiliki konektivitas darat yang memadai, sementara akses udara masih menjadi tumpuan utama mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok.

Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat Dayak Lundayeh di Krayan mengibarkan bendera Dayak Borneo berdampingan dengan Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Pengibaran tersebut disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Di satu sisi, warga menegaskan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sisi lain, mereka menyuarakan tuntutan agar pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan segera diwujudkan.

Persoalan utama Krayan adalah konektivitas. Letaknya di dataran tinggi membuat transportasi sungai tidak dapat menjadi solusi utama. Aliran sungai yang relatif kecil tidak memungkinkan perahu motor digunakan sebagai moda angkutan utama.

Sementara itu, jalan yang menghubungkan wilayah Krayan dengan kawasan lain masih menghadapi persoalan serius.

Sebagian besar jaringan Jalan Lingkar Krayan yang menghubungkan Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan Tengah, dan Krayan Timur masih berupa jalan tanah dan perkerasan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Saat musim kemarau, perjalanan antarwilayah masih dapat ditempuh dalam hitungan jam. Namun ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, jalan berubah menjadi kubangan lumpur dan sejumlah ruas bahkan tidak dapat dilalui kendaraan.

Ruas penghubung Long Bawan menuju Long Layu, misalnya, kerap terganggu akibat longsor dan kondisi jalan yang buruk.

Pada 7 Juli 2026, longsor kembali melumpuhkan akses darat menuju Krayan Selatan. Pemerintah kemudian menetapkan status tanggap darurat dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan betapa rentannya konektivitas darat di kawasan perbatasan tersebut.

Lima Bandara Menjadi Tumpuan

Di tengah keterbatasan jaringan jalan, masyarakat Krayan bergantung pada lima bandara perintis yang tersebar di lima kecamatan.

Selain Bandara Yuvai Semaring di Long Bawan, Kecamatan Krayan, yang menjadi salah satu pintu utama menuju Tarakan, Nunukan, dan Malinau, terdapat Bandara Long Layu di Krayan Selatan, Bandara Binuang di Krayan Tengah, Bandara Banten atau Long Midang di Krayan Barat, serta Bandara Long Umung di Krayan Timur.

Keberadaan lapangan terbang tersebut menjadi sangat penting bagi masyarakat. Namun, keberadaan bandara saja tidak cukup.

Penerbangan perintis dengan tarif yang terjangkau tetap dibutuhkan agar masyarakat dapat memanfaatkan moda udara secara berkelanjutan.

Ketergantungan terhadap transportasi udara juga membuat distribusi barang menjadi mahal dan rentan terhadap gangguan cuaca. Ketika penerbangan terganggu, pasokan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya ikut tersendat.

Harga Kebutuhan Pokok Melambung

Keterbatasan konektivitas berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam kajian mengenai kondisi Krayan, harga sejumlah kebutuhan pokok dan barang strategis di wilayah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan daerah yang memiliki akses transportasi lebih baik.

Harga BBM disebut dapat mencapai sekitar Rp30.000 per liter, semen sekitar Rp490.000 per zak, dan gula sekitar Rp29.000 per kilogram.

Tingginya biaya tersebut tidak terlepas dari mahalnya ongkos distribusi.

“Jalan yang selalu lumpuh pada musim hujan membuat perekonomian masyarakat ikut lumpuh. Bahan pokok menjadi mahal dan hasil pertanian warga tidak dapat diangkut ke luar wilayah,” demikian gambaran kondisi yang disampaikan dalam persoalan konektivitas Krayan.

Masalah tersebut tidak hanya menyangkut mobilitas orang dan barang, tetapi juga menyentuh ketahanan ekonomi masyarakat.

Ketika hasil pertanian tidak dapat dibawa ke pasar, petani menghadapi kesulitan menjual produknya. Komoditas seperti Beras Adan Krayan dan Garam Gunung juga menghadapi tantangan biaya transportasi untuk menjangkau pasar di wilayah Indonesia lainnya.

Lebih Dekat ke Malaysia

Persoalan konektivitas juga membuat masyarakat Krayan memiliki ketergantungan yang kuat terhadap wilayah Sarawak, Malaysia.

Jarak Krayan menuju Bakelalan, Sarawak, disebut hanya sekitar 7 kilometer dan telah memiliki akses jalan yang lebih baik. Sebaliknya, perjalanan menuju Malinau yang menjadi salah satu pusat distribusi dari dalam wilayah Indonesia berjarak hampir 200 kilometer dengan kondisi jalan yang belum memadai.

Perbedaan akses tersebut berpengaruh terhadap pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Jarak Krayan ke Bakelalan hanya sekitar 7 kilometer dan jalannya sudah beraspal. Sementara menuju Malinau hampir 200 kilometer dengan kondisi jalan tanah dan berlumpur saat musim hujan. Karena itu, barang dari Malaysia sering kali lebih mudah dan lebih murah diperoleh masyarakat,” demikian gambaran kondisi yang terjadi di lapangan.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur di perbatasan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehadiran pelayanan negara.

Kesehatan, Pendidikan hingga Ketahanan Energi Terdampak

Keterisolasian Krayan menciptakan dampak multidimensional.

Dalam sektor kesehatan, masyarakat yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap di Malinau, Nunukan, atau Tarakan sangat bergantung pada transportasi udara. Ketika cuaca buruk atau penerbangan terganggu, proses evakuasi pasien dapat menghadapi kendala.

Distribusi obat-obatan dan peralatan kesehatan ke fasilitas pelayanan di wilayah Krayan juga menghadapi tantangan serupa.

Di sektor energi, distribusi BBM yang sangat bergantung pada transportasi udara menciptakan kerentanan tersendiri. Gangguan penerbangan selama beberapa hari dapat menyebabkan pasokan energi terganggu.

Persoalan yang sama terjadi di bidang pendidikan. Biaya transportasi yang tinggi menjadi beban bagi pelajar dan mahasiswa yang harus melanjutkan pendidikan ke Malinau, Tarakan, maupun daerah lain di luar Kalimantan.

Mobilisasi guru serta distribusi sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi lebih sulit akibat keterbatasan akses.

Jalan Paralel Perbatasan Belum Menjadi Solusi Penuh

Pemerintah sebenarnya telah membangun jaringan Jalan Paralel Perbatasan di Kalimantan Utara. Berdasarkan data Kementerian PUPR 2024, panjang jalan paralel perbatasan di Kalimantan Utara mencapai 614,55 kilometer dari total jaringan jalan perbatasan sekitar 992,35 kilometer, termasuk jalan akses perbatasan sepanjang 377,8 kilometer.

Jaringan tersebut antara lain mencakup ruas Long Boh Long Metulang sepanjang 114,13 kilometer, Long Metulang Long Nawang 48 kilometer, Long NawangLong Pujungan 219,14 kilometer, Long Pujungan Long Kemuat 60,71 kilometer, Long Kemuat Langap 114,85 kilometer, serta Langap Malinau 57,75 kilometer.

Namun, keberadaan badan jalan yang telah menembus sejumlah wilayah belum otomatis menyelesaikan persoalan konektivitas. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan struktur jalan agar dapat dilalui secara aman dan andal sepanjang tahun.

Bagi masyarakat Krayan, jalan yang hanya dapat digunakan secara optimal saat musim kemarau belum cukup untuk menjawab kebutuhan mobilitas dan distribusi barang.

PLBN Long Midang Juga Terkendala Akses

Konektivitas menjadi semakin penting karena Krayan memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Long Midang di Kecamatan Krayan Barat yang berbatasan langsung dengan Bakelalan, Sarawak.

PLBN tersebut dirancang sebagai pintu perbatasan darat untuk mendukung pelayanan keimigrasian, kepabeanan, karantina, serta aktivitas ekonomi dan perdagangan lintas batas.

Namun, pembangunan dan pengembangan fasilitas tersebut juga menghadapi tantangan logistik.

Kondisi jalan dari arah Malinau menuju Krayan yang belum sepenuhnya memadai membuat pengiriman material konstruksi dalam jumlah besar menjadi sulit dan mahal. Sementara pengadaan material dari luar wilayah melalui jalur udara juga membutuhkan biaya tinggi.

Penggunaan material dari negara tetangga pun tidak dapat dilakukan secara sederhana karena harus mengikuti ketentuan kepabeanan dan regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan konektivitas menuju kawasan tersebut.

Konektivitas Darat Menjadi Kunci

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai penuntasan konektivitas darat Malinau–Krayan melalui Jalan Paralel Perbatasan menjadi bagian penting untuk mengatasi keterisolasian kawasan tersebut.

Menurut dia, peningkatan kualitas jalan dari jalan tanah menjadi jalan yang layak dilalui sepanjang tahun tidak hanya berkaitan dengan kelancaran transportasi, tetapi juga menyangkut biaya logistik, perekonomian masyarakat, pelayanan publik, dan penguatan kawasan perbatasan.

“Kedaulatan di beranda negara tidak bisa hanya dijaga dengan retorika, melainkan dengan aspal dan beton,” kata Djoko.

Ia mendorong agar Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) diarahkan untuk membantu menuntaskan jaringan jalan yang belum terhubung di Krayan, baik jalan daerah maupun konektivitas menuju jaringan jalan paralel perbatasan.

Menurutnya, badan jalan yang sudah terbuka perlu segera ditingkatkan kualitas strukturnya agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Wilayah Krayan membutuhkan alokasi anggaran yang memadai dan target penyelesaian yang tegas. Dengan konektivitas darat yang tuntas, masyarakat perbatasan dapat merasakan kehadiran negara secara lebih nyata,” ujarnya.

Persoalan Krayan pada akhirnya bukan semata tentang berapa kilometer jalan yang telah dibangun. Tantangan utamanya adalah memastikan jalan tersebut benar-benar dapat menghubungkan masyarakat, barang, layanan kesehatan, pendidikan, pusat ekonomi, dan kawasan perbatasan sepanjang tahun.

Bagi masyarakat yang tinggal di beranda terdepan Indonesia, konektivitas bukan sekadar proyek infrastruktur. Jalan merupakan urat nadi kehidupan.

“Garuda di dadaku” akan lebih bermakna ketika masyarakat di perbatasan tidak lagi menghadapi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus bergantung pada akses dari negara tetangga.